Begini Pembangunan Berkelanjutan Ala Pemerintah dan Industri di Bojonegoro
Kamis, 24 Juli 2025 19:45 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tinggi dan tahun ini menempati peringkat kedua di Jawa Timur. Namun anggaran tinggi saja tidak cukup. Perlu kolaborasi dan sinergi antar pelaku penggerak pembangunan di kabupaten yang kaya minyak bumi itu.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan dalam acara Sinergi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diselenggarakan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Kamis (24/07/2025)
“Pembangunan kita masih belum merata, kami sedang menyiapkan masterplan agar pembangunannya merata dan berkelanjutan,” ucap Gunawan.
Achmad Gunawan menjabarkan bagaimana pembangunan di wilayah selatan dan wilayah utara Bojonegoro masih belum merata. Kondisi ini berimbas pada index gini (statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi) yang masih cukup tinggi. Ketimpangan ekonomi masih harus diselesaikan.
“Hari ini kita akan memastikan bagaimana kita bersinergi dan bekerja bersama untuk pembangunan Bojonegoro yang merata dan berkelanjutan,” tuturnya.
Pada pemaparannya, Achmad Gunawan menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Dia juga menyampaikan target pembangunan di bidang pangan, kebencanaan, lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Cindy Koeshardini saat beri paparan dalam acara Sinergi Program PPM yang diselenggarakan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Kamis (24/07/2025) (Aset: Istimewa)
Hadir pada lokakarya tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Peternakan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
Hadir pula Camat Kalitidu, Camat Gayam, dan Camat Ngasem. Nampak juga kepala desa dari tiga kecamatan tersebut. Selain itu perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya berpartisipasi menjadi peserta diskusi.
Perwakilan SKK Migas wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Cindy Koeshardini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, sinergi yang baik ini harus terus dilakukan.
“Industri hulu migas di Lapangan Banyu Urip telah berkontribusi pada pembangunan nasional, Bojonegoro pun harus merasakan manfaatnya,” ucap Cindy Koeshardini.
“Selain harus tepat sasaran, penerima program harus menjadi pemeran aktif dalam pelaksanaannya,” tutur Cindy Koeshardini.
Cindy juga menjelaskan perbedaan PPM dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Mulai dari sumber pendanaannya hingga implementasinya. Kata dia, PPM bergantung pada operasional operator di lapangan. Itulah sebabnya pelaksanaan PPM diprioritaskan pada masyarakat sekitar wilayah operasi.
“Tentu PPM jauh lebih kecil nilainya dibanding APBD, dan memang PPM tidak untuk menggantikan peran pemerintah,” kata Cindy Koeshardini.
Diskusi diisi dengan pemaparan dari EMCL, SKK Migas, dan Bappeda Bojonegoro. Sesi diskusi berlangsung aktif antara Pemkab, EMCL, dan perwakilan LSM. Diskusi ini merupakan awal dari penyelarasan program-program EMCL tahun depan agar selaras dengan arah pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. (ads/red/imm)
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
