Bahas Isu Strategis Jatim, Komisi VII DPR RI dan Pemprov Soroti Industri, Pariwisata, hingga UMKM
Sabtu, 25 Juli 2026 16:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro — Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membahas berbagai isu strategis daerah, Jumat (24/07/2026). Pembahasan berfokus pada percepatan pengembangan kawasan industri, potensi pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, hingga perluasan akses bagi pelaku UMKM.
Kunjungan kerja rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Chusnunia Chalim tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Turut hadir dalam kesempatan itu jajaran direksi dari mitra kerja penyiaran dan media publik, seperti LPP RRI, TVRI, serta Kantor Berita Antara.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengungkapkan bahwa penataan kawasan industri di Jawa Timur masih menemui sejumlah tantangan teknis. Pihaknya berencana mengintensifkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mencari solusi terbaik.
"Yang jelas, kami mendukung arahan Presiden mengenai hilirisasi dan pengembangan industri. Kami tidak ingin memaksakan, karena di sisi lain kepentingan sektor pertanian, termasuk menjaga lahan pertanian," ujarnya pada Jumat (24/07/2026).
Selain persoalan industri, aksesibilitas dan konektivitas transportasi juga menjadi perhatian mendesak. Menurut Chusnunia, wilayah yang kaya akan potensi wisata serta sering menjadi tuan rumah agenda besar membutuhkan keterhubungan transportasi yang memadai, khususnya dari sektor penerbangan.
"Hal tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan event, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan," imbuhnya.
Menanggapi perkembangan teknologi di sektor ekonomi kreatif, Komisi VII DPR RI juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam menunjang efisiensi kerja pemerintah dan generasi muda secara bijak.
"AI harus diposisikan sebagai alat (tools) yang mempermudah pekerjaan, bukan untuk menggantikan seluruh pekerjaan manusia," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyoroti tantangan dinamis pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang memerlukan pendekatan adaptif.
"Kita perlu memahami bagaimana mengelola potensi pariwisata melalui media sosial, termasuk menghadapi berbagai serangan atau sentimen negatif yang terkadang muncul," terangnya.
Mengenai konektivitas udara, Emil membeberkan adanya inisiatif pembukaan rute penerbangan baru antardaerah, seperti jalur Bali–Jember atau Malang–Lombok. Namun, upaya rintisan tersebut membutuhkan sokongan serta intervensi kebijakan dari pemerintah agar dapat berjalan berkesinambungan.
"Namun, pada tahap awal, membuka rute baru tentu bukan hal yang mudah. Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana ruang intervensi pemerintah dapat diperkuat," tuturnya.
Di sektor permodalan usaha rakyat, Jawa Timur mencatatkan kinerja positif melalui penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menembus angka Rp31 triliun dengan jangkauan sekitar 700 ribu debitur. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi di Indonesia.
"Angka ini tentu menggembirakan karena menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Jawa Timur terus tumbuh dan bergerak," katanya.
Emil menambahkan, pengembangan kawasan industri tetap menjadi pilar vital untuk menggaet investasi luar dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga. Tantangan utamanya terletak pada menyelaraskan ekspansi kawasan industri dengan penetapan tata ruang daerah yang berkelanjutan.
