Integritas Kepemimpinan Harus Jadi Kunci Utama Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemkab Bojonegoro

Jumat, 17 April 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Esensi kepemimpinan daerah saat ini bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, melainkan menjaga komitmen moral yang sering kali berbenturan dengan besarnya godaan kekuasaan. Hal ini menjadi pembahasan utama saat jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti daring Live Talkshow Pencegahan Korupsi, Kamis (16/04/2026) di ruang Angling Dharma. Acara yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri ini bertema 'Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Publik'. 

Salah satu narasumber, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, menekankan bahwa pemimpin yang berintegritas wajib menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku serta memastikan setiap ucapan selaras dengan prinsip yang dipegang. Ia menyoroti pentingnya refleksi diri bagi setiap kepala daerah agar tidak terjerumus dalam lubang yang sama ketika melihat adanya rekan sejawat yang terjerat kasus hukum.

"Pemimpin harus mendeklarasikan. Kepala daerah harus bisa melihat dan refleksi jika ada kepala daerah yang ditangkap KPK," jelasnya.

Lebih lanjut, Wawan mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki peran krusial sebagai kontrol sosial yang dapat melaporkan langsung segala bentuk penyimpangan ke KPK. Berdasarkan catatan penanganan kasus, KPK memetakan tiga fokus utama yang wajib dijalankan sesuai regulasi ketat karena paling rentan terhadap praktik suap dan gratifikasi, yakni perencanaan dan penganggaran terintegrasi, pengadaan barang jasa, serta sektor perizinan.

Pandangan senada disampaikan Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, yang menyebut kepemimpinan sebagai mandat yang menuntut rasa tanggung jawab besar. Menurutnya, ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin muncul saat ia harus memilih antara fokus melayani kepentingan publik atau justru mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan saat kekuasaan berada di tangan.

"Kepala daerah yang mendapat amanah yang pertama harus jujur. Integritas yang penting apakah jujur dan konsisten. Harus punya kesiapan diri dan mau belajar," ujarnya.

Dalam upaya memperkuat benteng pertahanan dari praktik lancung, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono memaparkan adanya pelatihan khusus yang menyasar materi sensitif mengenai risiko hukum yang melekat pada setiap program kebijakan. Namun, ia menegaskan bahwa segala bentuk teori dan pelatihan tidak akan berarti tanpa adanya implementasi nyata di lapangan.

"Namun yang terpenting apakah sudah diterapkan. Maka bersama dengan KPK dan Inspektorat, mari bersama-sama mengingatkan dan memeranginya," tandasnya.

Sugeng juga menjabarkan rumus Robert Klitgaard yang menyebutkan bahwa korupsi lahir dari adanya kewenangan yang besar dan monopoli kekuasaan yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, tantangan memerangi korupsi di daerah akan selalu bertumpu pada kekuatan karakter pemimpin dalam menjaga amanah masyarakat agar tetap berada pada koridor hukum.

Hadir dalam talkshow daring ini Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah beserta jajaran. Hadir juga Sekretaris Daerah Edi Susanto, Kepala OPD beserta jajaran, dan camat se-Kabupaten Bojonegoro. (red/toh)