RUU HKPD Disahkan, Kabupaten Blora Bakal Mendapatkan Dana Bagi Hasil Migas Blok Cepu
Jumat, 10 Desember 2021 09:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Setelah Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menjadi Undang-undang (UU), membuat Kabupaten Blora akhirnya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Lapangan Migas Blok Cepu, yang telah dinantikan bertahun-tahun.
Berdasarkan Pasal 117 RUU HKPD, kabupaten atau kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kota penghasil, berhak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 3 persen.
Bupati Blora, Arief Rohman Jumat (10/12/2021) pagi mengaku merasa senang dengan disahkannya Rancangan Undang-nundang (RUU) HKPD tersebut menjadi undang-undang (UU).
"Itu perjuangan DBH insaAllah berhasil, hari ini disahkan undang-undang HKPD, salah satu pasalnya kan daerah perbatasan nanti diapresiasi dapat DBH," ucap Arief Rohman Jumat (10/12/2021).
Bupati menyebutkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara detil prosentase yang didapatkan Kabupaten Blora terkait DBH Migas tersebut.
"Lebih detilnya nanti dicek di UU HKPD, tapi saya belum bisa memastikan. Harus dicek dulu," katanya.
Bupati Blora Arief Rohman, saat beri keterangan. (foto: priyo/beritabojonegoro)
Menurut Arief, apabila dilihat pada Pasal 117 RUU HKPD, kabupaten atau kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kota penghasil, berhak mendapatkan DBH sebesar 3 persen.
Sebelumnya, Kabupaten Blora tidak pernah mendapatkan DBH dari Lapangan Migas Blok Cepu, karena berada di provinsi yang berbeda dengan kabupaten penghasil, letak mulut sumur lapangan Blok Cepu, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Padahal, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu, 37 persen ada di Kabupaten Blora.
"Ya karena regulasinya belum berpihak. Kalau ini undang-undangnya sudah ada, berarti ada regulasi yang berpihak ke kita, ya nanti akan dapat dana bagi hasil kita," tutur Arief Rohman menjelaskan.
Dengan disahkannya RUU HKPD menjadi UU, maka pada tahun 2023 mendatang, Kabupaten Blora bakal memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Lapangan Migas Blok Cepu.
Sekadar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.
Adapun RUU tersebut terdiri dari 12 bab dan 193 pasal. Terdapat 8 fraksi yang menerima hasil pembahasan RUU dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II Paripurna DPR, dan 1 fraksi menolak RUU. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Edtor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
