Bupati Wahono Ingatkan Aparatur Desa Sajikan Data Bansos Objektif dan Hindari Nepotisme
Kamis, 23 April 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempertegas komitmennya dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran melalui penguatan validitas data di tingkat desa. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam bimbingan teknis Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, pada Rabu (23/04/2026) pagi.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang hadir memberikan arahan secara langsung menekankan bahwa desa merupakan hulu dari seluruh data kemiskinan. Ia meminta seluruh aparatur serta penggiat desa untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi objektifitas dalam melakukan proses verifikasi di lapangan.
"Data harus berdasarkan kriteria yang nyata, bukan berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike), apalagi hubungan kekerabatan. Tanggung jawab bapak dan ibu sekalian tidak hanya di dunia, tapi hingga akhirat," tegasnya.
Menurut Bupati, keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta kebermanfaatan bagi penerima. Selain urusan data sosial, ia juga memberikan catatan khusus mengenai isu lingkungan hidup di tengah masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di Bojonegoro.
"Pembangunan harus terus tumbuh (growing), tapi kelestarian alam tetap dijaga. Jangan menebang pohon sembarangan dan kelola sampah dengan baik. Kita harus melindungi sumber daya alam untuk anak cucu kita," pesannya.
Pada momen yang sama, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah turut memaparkan berbagai tantangan global yang berdampak pada daerah, mulai dari perubahan iklim hingga ketahanan energi. Terkait target pembangunan domestik, ia menyoroti pentingnya akses listrik menyeluruh, penuntasan kasus TBC, hingga pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebagai penggerak ekonomi baru.
Nurul juga mengingatkan para penggiat desa untuk mulai melakukan persiapan menghadapi potensi kemarau ekstrem yang diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September mendatang.
"Kita juga harus waspada terhadap puncak kemarau ekstrem pada Agustus-September. Persiapan harus dilakukan sejak April-Mei ini, terutama untuk pengaturan pola tanam padi," tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 1.051 peserta yang sebagian besar merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa. Para alumni ini diharapkan menjadi motor penggerak profesional di desa masing-masing.
"Mereka adalah investasi SDM kita. Kami berharap para alumni RPL ini menyumbangkan pemikiran profesional mereka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup," ujar Djoko.
Menutup rangkaian paparan, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, memastikan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Hal ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program intervensi kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Jika angka data berubah (berkurang), itu artinya program intervensi kita berhasil," pungkasnya.(red/toh)
