Bupati Upayakan MPP Blora Buka Layanan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual
Selasa, 21 Juni 2022 17:00 WIBOleh Priyo SPd
Semarang - Terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik terus dilakukan Bupati Blora H Arief Rohman. Kali ini Bupati menggandeng Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng untuk merintis kerjasama pembukaan layanan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora.
Sebagai langkah awal, Bupati Arief Rohman pun melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin. Penandatanganan dilakukan Selasa (21/06/2022), di Gedung Weeskamer Kemenkumham, Kota Lama Semarang.
"InshaAllah dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, dalam waktu dekat Kemenkumham Jateng akan membuka layanan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora," ucap Bupati Arief.
Menurut Bupati, saat ini masih banyak produk kerajinan dan UKM Blora yang belum di HKI kan. Sehingga masih ada potensi ditiru atau dijiplak pihak lain.
"Maka dengan hadirnya pelayanan HKI di MPP nantinya bisa mendukung kepastian hukum produk kerajinan dan UKM yang ada di Kabupaten Blora. Terimakasih Kanwil Kemenkumham Jateng," tutur Bupati.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin, merasa senang atas jalinan kerjasama yang dilakukan dengan Pemkab Blora.
Menurutnya, di Jawa Tengah ini kaya potensi kerajinan, produk UKM dan merk dagang yang potensial menembus pasar ekspor. Hanya saja masih banyak yang terkendala dengan kepengurusan HKI-nya yang meliputi hak cipta, hak paten, merk dagang dan lainnya.
"Sehingga kami terdorong untuk mempermudah pelayanan HKI hingga tingkat Kabupaten. Salah satunya dengan Blora ini. Semoga nanti bermanfaat untuk sektor kerajinan, UKM dan industri dagang di Kabupaten Blora," tutur A Yuspahruddin.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora, Bondan Arsiyanti, menyampaikan bahwa pembukaan pelayanan HKI oleh Kanwil Kemenkumham Jateng ini akan segera ditindaklanjuti usai penandatanganan nota kesepahaman.
"Segera, setelah sarprasnya kita siapkan di MPP. Langkah awal akan kita kirimkan SDM di DPMPTSP untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kanwil Kemenkumham," tutur Bondan Arsiyanti.
Penandatanganan nota kesepahaman inipun dirangkaikan dengan acara G-20 Fair yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jateng. Turut hadir Asisten Pemerintahan, Kepala DPMPTSP, perwakilan Dindagkop UKM, Dinperinaker, dan OPD terkait lainnya. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
