Bupati Bojonegoro Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah 2021 Secara Virtual
Senin, 26 April 2021 20:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah bersama Forkopimda Bojonegoro, pada Senin (26/04/2021), bertempat di Pendopo Pemkab Bojonegoro, hadiri puncak acara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2021 secara virtual.
Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut mengusung tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi COVID-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota, Forkopimda Provinsi, dan Forkopimda Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, secara virtual.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah sayogyanya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2021, namun karena tanggal 25 April 2021 adalah hari Minggu maka acara peringatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021.
Menurutnya, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996, tanggal 7 Februari 1996 yang, menetapkan bahwa tanggal 25 April di tetapkan sebagai, Hari Otonomi Daerah.
"Peringatan Hari Otonomi Daerah ini menegaskan kembali pentingnya keberagaman daerah yang dibalut dalam bingkai otonomi daerah, yang tentunya menjadi modal besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera." kata Mendagri, Tito Karnavian.
Bupati Anna Muawanah bersama Forkopimda Bojonegoro, saat ikuti puncak acara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2021 secara virtual, di Pendopo Pemkab Bojonegor. Senin (26/04/2021) (foto: Istimewa)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan memindahkan fokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang disertai pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan tertentu secara mandiri.
"Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan otonomi daerah." kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Wapres menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri, prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah. Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif, yang mampu menghadapi berbagai situasi secara cepat dan tepat dalam bertindak dan berprestasi pada pemecahan masalah, dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada bisnis atau rutinitas menjadi berbasis Inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan model budaya SDM unggul SDA teknologi informasi dan lokal sesuai pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif baik antar pusat dengan daerah serta pemerintah dengan swasta dan kapitalisasi modal sosial secara gotong royong akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat." kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro, Staf Ahli, Asisten Daerah, dan Kepala OPD Pemkab Bojonegoro. (adv/imm)
