Ironi Revolusi Industri 4.0
Senin, 03 Desember 2018 12:00 WIBOleh Isna Yuli Kurniawati *)
*Oleh Isna Yuli Kurniawati
Di zaman sekarang ini, segala perubahan tak mungkin bisa kita hindari. Jika kita tak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka kita yang akan terseret dan tertatih untuk melalui zaman tersebut. Saat ini dunia sedang menuju pada gerbang revolusi industri 4.0.
Revolusi industri 4.0 ditandai dengan sistem cyber-physical. Saat ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Istilah ini dikenal dengan nama internet of things. Intinya tatanan dunia kedepan bertumpu pada sistem komputerisasi berbasis internet.
Guna mempersiapkan tantangan dari revolusi industri 4.0 tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan roadmap guna menghadapi revolusi industri 4.0. Pasalnya, revolusi industri 4.0 ini akan memangkas sejumlah pekerjaan, karena pekerja telah tergantikan dengan mesin berbasis internet. Dampak paling terlihat adalah bertambahnya jumlah pengangguran.
Saat ini data Kemnaker menunjukkan, dari total 128 juta angkatan kerja, terdapat 7,04 juta orang pengangguran terbuka. Sementara, dalam pasar kerja, jumlah pekerja paruh waktu sebanyak 51 juta orang. (kontan.co.id).
Sedangkan level daerah, di Bojonegoro, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 24 ribu orang atau 3,88 persen dari total penduduk Bojonegoro. Parahnya jumlah tersebut masih bisa bertambah tiap tahunnya. Sebab, lulusan SMA/SMK tiap tahunnya sekitar 6.900 orang. (Radar Bojonegoro).
Kebijakan pengalihan SMA menjadi SMK nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Umumnya lulusan SMA akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi), sedagkan lulusan SMK jika mereka tidak memiliki skill yang kuat maka akan tersingkir dari dunia industri. Ditambah dengan banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, membuat lulusan SMK hanya berkutat pada industri rumahan.
Sedangkan di level yang lebih tinggi, yaitu banyaknya jumlah pengangguran dalam kategori pendidikan menengah ke atas juga harus diantisipasi. Pasalnya masih terjadi mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri atau under qualified di pasar kerja. Dimana tidak banyak tersedia lowongan pekerjaan dari bidang pendidikan yang ada. Hal ini pun diperparah dengan masuknya ribuan pekerja asing ke Indonesia.
Disisi lain pemerintah lebih mengutamakan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif sebagai andalan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Wacana menyiapkan “10 Bali baru” (sebagai destinasi wisata utama), digadang-gadang menjadi industri yang tahan terhadap sentimen-sentimen negatif.
Dari kebijakan yang direncanakan, kita bisa menilai pemerintah belum sepenuhnya memikirkan nasib jutaan rakyat dengan usia produktif dalam menghadapi revolusi industri kelak. Sebab pengembangan sektor pariwisata tidaklah mampu menyerap banyak tenaga kerja, apalagi jika hal itu diserahkan kepada industri kreatif yang secara umum berbentuk UMKM. Dengan kondisi perekonomian saat ini saja, berbagai sektor industri menengah kebawah banyak yang memutuskan gulung tikar. Bukan karena produknya yang tidak diminati, tetapi daya beli masyarakat yang menurun akibat perekonomian yang buruk.
Tidak fair rasanya jika kita hanya membahas revolusi industri 4.0 dari sisi ekonomi saja, karena segala perkembangan yang ada harusnya kita manfaatkan dengan baik. Artinya, jika dengan jumlah penduduk dengan usia produktif yang besar, maka patut diberdayakan dari berbagai sisi. Mulai dari pendidikan, tidak hanya mencetak pekerja pabrik, tapi lulusan pendidikan baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi mampu mencetak ilmuwan, bukan pekerja. Tidak hanya terampil dibidangnya tapi mahir dalam kompetensinya. Di sisi lain, pemerintah juga berperan memberikan ketegasan kepada perusahaan dengan melarang mempekerjakan pekerja asing. Sehingga membuka peluang kerja bagi pribumi.
Sukses penyelenggaraan pendidikan harus ditopang dengan sistem ekonomi dan keuangan yang benar. Mengingat Indonesia merupaan negara dengan sumber daya alam (SDA) berlimpah, seharusnya mampu menopang biaya pendidikan dan kesehatan rakyatnya. Hal itu hanya bisa dicapai jika pemerintah mampu berdikari tanpa campur tangan asing dalam seluruh pengelolaan SDA. (*/imm)
Ilustrasi: Perjalanan revolusi industri (foto: kemenperin)
