Penanggulangan Kemiskinan Menjadi Prioritas Pemerintah
Selasa, 18 September 2018 12:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Oleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Selasa (18/09/2018) pagi ini, bertempat di ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat koordinasi (rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tema Komplementaritas Bansos PKH dengan BPNT dan membahas tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra).
Acara yang dengan dihadiri 250 undangan tersebut dibuka secara resmi oleh Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman AP MM.
Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman AP MM, dalam dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanggulan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas nasional, bahkan tak hanya nasional namun juga di tingkat internasional.
“Program pengentasan kemiskinan seperti Jalinmatra, PKH, Bantuan Non Tunai adalah program yang digulirkan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan.” terang Yayan.
Menurut Yayan, komitmen penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dilakukan di semua OPD. Penyusunan APBD 2019 ada 5 prioritas pembangunan manusia melalui penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar.
“Oleh karena itu kemiskinan harus kita tanggulangi dengan bakti sosial.” tutur Yayan Rohman.
Yayan juga menyebutkan bahwa secara data, kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro berkurang selama kurun waktu 10 tahun ini.
“Dalam catatan kemiskinan berkurang namun angka tak mengalami pengurangan. Angka kemiskinan masih tetap bertahan.” imbuhnya.
Guna mensukseskan program tersebut, diperlukan data yang valid dan tepat. Data yang didapat di lapangan harus benar, sehingga data yang didapat akan benar sampai jenjang pusat. Karena saat ini masih banyak data yang tidak sama dengan kondisi riil dilapangan.
“Guna mensukseskan program tersebut, diperlukan ketersediaan data yang valid dan harus senantiasa diperbarui. ” terang Yayan Rohman. (red/imm)
