Antisipasi El Nino Ekstrem, Pemkab Bojonegoro Petakan 73 Desa Rawan Kekeringan

Kamis, 07 Mei 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah cepat dalam menghadapi ancaman musim kemarau dengan menggelar Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Mitigasi Dampak Kekeringan. Agenda yang dilaksanakan pada Rabu (06/05/2026) di Ruang Angling Dharma ini bertujuan memastikan kesiapan distribusi air bersih di wilayah yang memiliki potensi terdampak fenomena cuaca ekstrem tahun ini.

Kegiatan strategis ini melibatkan para Camat, Kepala Desa, serta 73 pengurus HIPPAM yang berasal dari 20 kecamatan di seluruh penjuru Bojonegoro. Selain jajaran pemerintah daerah, perwakilan dari PDAM juga turut hadir untuk mensinkronkan data dan langkah penanganan jangka pendek hingga jangka panjang demi menjaga stabilitas akses air bersih bagi masyarakat luas.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam arahannya menyatakan bahwa akses terhadap air bersih merupakan prioritas utama pemerintah daerah, terlebih dengan adanya prediksi fenomena El Nino yang melanda pada 2026. Menurutnya, pemetaan pembangunan dan pengelolaan HIPPAM sangat mendesak dilakukan untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam zona prioritas rawan kekeringan.

"Masalah air adalah masalah vital. Musim kemarau diprediksi mulai masuk Mei, dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang," ujar Nurul Azizah.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya menunjukkan terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang menjadi titik fokus karena kerawanan kekeringannya. Menanggapi data tersebut, Pemkab Bojonegoro mulai melakukan penyisiran mendalam untuk mengatur jadwal operasional serta kebutuhan teknis distribusi air dengan membangun sinergi kuat bersama BPBD Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menambahkan bahwa peran pengelola HIPPAM adalah sebagai garda terdepan di tingkat desa. Ia menilai peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola air sangat krusial agar mitigasi kekeringan berjalan sesuai rencana dan kendala di lapangan dapat segera teratasi sebelum dampak kemarau semakin meluas.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan HIPPAM, terutama dalam manajemen mitigasi kekeringan. Dari 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini, kami sisir satu per satu mulai kendala hingga kesiapannya agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti," tegas Satito.

Melalui kolaborasi terpadu antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan para pengelola HIPPAM, diharapkan dampak negatif dari kemarau panjang tahun ini dapat ditekan seminimal mungkin. Fokus utama tetap pada keberlanjutan pelayanan air bersih sehingga kebutuhan dasar warga Bojonegoro tetap terpenuhi meski cuaca berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan.(red/toh)