Usai Evaluasi Kemenkeu dan Mendagri, Bupati Bojonegoro Akan Evaluasi Menyeluruh OPD Soal Pengelolaan Anggaran
Selasa, 04 November 2025 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan dan masukan dari Menteri Keuangan (Kemenkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengelolaan anggaran daerah.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyatakan bahwa evaluasi dari pemerintah pusat ini menjadi momentum perbaikan. Instruksi langsung dari Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih disiplin.
"Pak Bupati menekankan kepada seluruh Kepala OPD, dalam merencanakan anggaran harus benar-benar tepat waktu, tepat sasaran, tepat kegunaannya, dan valid," ujar Nurul Azizah, Selasa (04/11/2023).
Nurul Azizah juga mengungkapkan bahwa Bupati Bojonegoro telah menyurati Mendagri dan Menkeu. Surat tersebut berisi permohonan agar dana transfer ke daerah bisa diturunkan lebih awal, sebelum Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
Permintaan ini bukan tanpa alasan, melainkan belajar dari pengalaman pada 2019. Saat itu, keterlambatan penyaluran dana transfer menyebabkan banyak pekerjaan yang sudah diselesaikan tidak dapat dibayar lunas (kurang bayar).
"Dari pengalaman itulah, saat ini Pak Bupati meminta agar dana transfer ini ditransfer kepada daerah sebelum P-APBD. Sehingga pada penyusunan P-APBD ini ada kepastian, dan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan pagu yang ditetapkan," jelasnya.
Mantan Sekda Bojonegoro itu menambahkan, aspek lain yang tak kalah penting adalah evaluasi kinerja seluruh OPD. Nurul Azizah menegaskan bahwa pelaksanaan proyek fisik dan proses lelang harus dilakukan lebih dini, tidak boleh menumpuk di triwulan akhir.
"Ini akan merepotkan. Anggap saja ini sebagai tahun pertama kepemimpinan Pak Bupati dan saya mendampingi beliau. Maka ke depan harus lebih baik. Jangan sampai terulang menjadi lebih kendor," pesannya.
Evaluasi kinerja ini, menurut Azizah, akan berimplikasi langsung pada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP akan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Manakala baik secara individu organisasi, maka TPP-nya juga bisa dilakukan secara maksimal.
"Maka kinerja-kinerja nanti dituntut untuk lebih profesional, baik tepat waktu, tepat sasaran, jangan sampai kendor," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa penilaian akan dilakukan secara objektif. Hasil baik akan berbuah baik, dan sebaliknya. "Yang namanya evaluasi, pasti untuk kita menjadi lebih baik, dan kita tahu terhadap kekurangan-kekurangan kita untuk perbaikan ke depan," pungkas Nurul Azizah menutup pernyataannya. (red/toh)
