Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin serius mempersiapkan proyek strategis Jalan Lingkar Selatan (JLS) untuk mengatasi kemacetan kronis di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Langkah konkret terlihat dari pemaparan hasil studi kelayakan pembangunan JLS yang terpadu dengan flyover, disampaikan oleh tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Acara pemaparan digelar pada Senin (18/2/2026) di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, yang turut hadir, menegaskan pentingnya pendekatan yang cerdas dan hemat biaya tanpa mengorbankan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami ingin konsep yang efisien, minimalis, tapi tetap berwawasan jauh ke depan. Termasuk dengan merancang layout jalur lebih rinci agar penggunaan lahan optimal dan struktur bangunan lebih hemat,” kata Bupati Wahono.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan tahapan selanjutnya. Setelah studi kelayakan selesai sepanjang 2025, tahun 2026 akan menjadi momen krusial.

“Di 2026, kami lanjutkan dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk keseluruhan JLS beserta flyover dan jembatan. Secara bersamaan, kami juga siapkan dokumen pengadaan lahan, AMDAL, serta ANDALALIN,” papar Ifan.

Rute JLS direncanakan berada di sisi selatan rel kereta api, mengingat akses masuk kota dari selatan kerap terhambat perlintasan sebidang. Oleh karena itu, proyek ini dirancang terintegrasi flyover, dengan prioritas sebagai jalur utama bagi kendaraan berat dan muatan besar.

Tim dari Prof. Ali Awaluddin dan LKFT UGM menyajikan analisis mendalam, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Pemodelan lalu lintas menunjukkan potensi besar mengurangi beban kendaraan di pusat kota, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

Titik fokus utama adalah mengatasi kemacetan parah di simpang Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas—dua lokasi yang selama ini menjadi bottleneck karena volume kendaraan berat tinggi dan minimnya fasilitas pendukung seperti rest area.

Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini, mengingat urgensi mengatasi kemacetan dan dampak sosialnya. Namun, ia menyertakan beberapa catatan krusial agar pelaksanaan berjalan optimal, seperti proses pembebasan lahan harus dikonsultasikan secara matang agar tidak mengganggu lahan pertanian produktif, sesuai arahan Presiden tentang perlindungan lahan sawah. Kemudian pembangunan harus membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar jalur, bukan malah mempersulit usaha mereka

"Titik masuk dan keluar JLS perlu direncanakan dengan presisi tinggi untuk mencegah munculnya titik kemacetan baru," jelas Umar.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, para kepala OPD terkait, serta berbagai pemangku kepentingan. Dengan progres ini, Jalan Lingkar Selatan diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.(red/toh)