Pemkab Bojonegoro Gelar Sarasehan Forum Pembaharuan Kebangsaan
Rabu, 26 Agustus 2020 17:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (26/08/2020), gelar Sarasehan Forum Pembaharuan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro dengan tema "Bersatu Dalam Keberagaman untuk NKRI."
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Bupati Bojonegoro, Dr Hj Ana Muawanah; Kapolres Bojonegoro, AKBP M Budi Hendrawan SIK MH; Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto; Kepala Kesbangpol Bojonegoro, Mahmudi SSos MSi, dan Sekretaris Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur, Yafeti Waruwu SH MH.
Sementara peserta berasal dari pengurus dan anggota FPK Kabupaten Bojonegoro, Forkopimka se Kabupaten Bojonegoro, Tomas, Toga dan Toda, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro, dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Ana Muawanah, saat beri sambutan dalam acara Sarasehan Forum Pembaharuan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro, Rabu (26/08/2020)
Kepala Kesbangpol Bojonegoro, Mahmudi SSos MSi, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Sarasehan Forum Pembaharuan Kebangsaan tersebut merupakan program kerja untuk mempersatukan suku bangsa dan suku etnis di Bojonegoro, yang bertujuan agar tercipta kerukunan beragama, berbagai suku, etnis, ras dan masyarakat, sehingga nantinya tidak mudah terprovokasi dan bersatu untuk Bojonegoro.
"Kegiatan ini untuk meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan dari perbedaan antar ras, suku dan etnis dari masyarakat dan terciptanya kerjasama antar ras, suku, budaya dan adat-istiadat yang dilandasi oleh toleransi, pengertian dan dan saling menghormati." kata Mahmudi.
Bupati Ana Muawanah dalam sambutannya mengatakan bahwa di Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, etnis dan adat-istiadat. Maka pemerintah bersama masyarakat harus saling bahu-membahu, bersinergi untuk antisipasi berbagai ancaman dan membangun terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dari harmonisasi tersebut akan muncul kerukunan, toleransi, kerjasama dan bisa menghasilkan karya." kata Bupati Anna Muawanah.
Kapolres Bojonegoro AKBP M Budi Hendrawan dalam sambutannya mengatakan bahwa di wilayah Bojonegoro kasus yang menonjol adalah perkelahian antar perguruan silat.
"Perkelahian perguruan silat berawal dari aksi oknum anggota perguruan silat yang melakukan konvoi, kemudian mereka tiba-tiba menyerang salah satu warung ataupun pelemparan batu oleh orang tak dikenal terhadap konvoi tersebut." kata Kapolres AKBP M Budi Hendrawan.
Dandim Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto menyampaikan bahwa pembinaan teritorial (Binter), berfungsi untuk menyelenggarakan Pembinaan Kemampuan Teritorial, Pembinaan Perlawanan Wilayah, Pembinaan Komunikasi Sosial dan Pembinaan Bakti TNI yaitu, Membantu Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Pertahanan Aspek Darat yang disiapkan secara dini, meliputi Wilayah Pertahanan serta Kekuatan Pendukung untuk melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada Kepentingan Pertahanan Negara.
TNI siap membantu tugas pemerintah daerah untuk memberikan Bantuan Kemanusiaan, Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian, Rehabilitasi Infrastruktural dan Mengatasi Masalah Akibat Pemogokan serta Konflik Komunal," kata Dandim Bojonegoro.
Sementara, Sekretaris FPK Provinsi Jatim, Yafeti Waruwu, dalam sambutannya mengatakan bahwa karena perbedaan justru menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam Forum Pembauran Kebangsaan.
"Jadi perbedaan itu, menjadi suatu kesatuan yang kokoh. Salah satu contoh, hari ini kita tidak berkumpul kalau tidak beda suku, beda budaya. Justru karena perbedaan itu maka kita berkumpul. Ini merupakan implementasi kesatuan dan persatuan," kata Yafeti Waruwu
Yafeti Waruwu menjelaskan bahwa Persatuan dan kesatuan, harus dipertahankan hingga selamanya agar menjadi kesatuan yang utuh dalam bingkai NKRI.
"Bahkan Presiden dan Wakil Presiden telah memberi contoh dalam pakaian kebhinekaan. Itu menandakan, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan tanggungjawab bersama." kata Yafeti Waruwu. (dan/imm)
