Diskusi Untuk Kerja Layak dan Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja Digelar di Bojonegoro
Rabu, 25 Juli 2018 19:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Oleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Diskusi atau dialog terkait ketenagakerjaan, bertajuk Advokasi Kerja Layak Kabupaten Bojonegoro, digelar oleh IDFoS Indonesia (Institute Development of Society) di Salah satu hotel yang berada di Jalan Trunojoyo Bojonegoro, Rabu (25/07/2018) sore.
Sejumlah isu dan alternatif kebijakan serta rekomendasi terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, dibahas dalam forum diskusi tersebut. Sementara tujuan dari diskusi tersebut, adalah untuk memberikan masukan dan pilihan-pilihan kebijakan atau rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kerja layak dan upaya peningkatan kualitas angkatan kerja, perluasan lapangan kerja agar tercipta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi dan dari media serta dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Direktur Idfos, Joko Hadi Purnomo, dalam sambutan saat membuka acara dialog tersebut menyampaikan, bahwa sebelum dilaksanakan dialog ini, Idfos telah melakukan riset tentang ketenagakerjaan dan advokasi tenaga kerja di Bojonegoro. Menurutnya, salah satu prinsip yang diusung ILO, organisasi internasional yang membidangi ketenaga-kerjaan, bahwa pekerjaan itu tidak hanya tersedia lapangan kerjanya, tapi harus layak.
“Di sini Idfos bersama-sama NGO nasional, sedang mengadvokasi tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Bojonegoro ini, salah satu sampel-nya adalah bagaiama tenaga kerja layak tersebut.” jelas Joko.
Menurut Joko, berdasarkan data yang ada, sebetulnya Pemkab Bojonegoro sudah memberikan banyak hal dan insentif-insentif untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bojonegoro masih relatif tinggi.
“Tapi apakah lapangan pekerjaan ini sudah sejalan dengan kerja layak. Ini yang patut kita diskusikan bersama.” imbuhnya.
Selain masalah ketersediaan lapangan kerja, Joko juga menyinggung terkait pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Dan diakhir sambutannya, Joko menanyakan, apakah di Kabupaten Bojonegoro juga sudah memiliki road map terkait penyediaan tenaga kerja, penyediaan invetasi kemudian layak kerja, yang menjadi satu kesatuan dalam road map.
“Diskusi ini tidak hanya berakhir hari ini saja, kami akan melakukan diskusi selanjutnya, terkait isu ketenagakerjaan,” pungkas Joko.
Usai sambutan Direktur Idfos, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian paparan yang disampaikan Rizal Zubad Firdausi. Dalam paparan tersebut diungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2017 angka partisipasi kerja sebesar 70,36 persen, sedangkan angka pengangguran terbuka sebesar 22.861 jiwa.
Adapun lowongan yang tersedia sebanyak 5.990 atau hanya sebesar 26,20 persen dari total angka pengangguran terbuka. Sedangkan jumlah penduduk pencari kerja yang terdaftar sebanyak 3.638 jiwa.
Terdapat fenomena menarik di Kabupaten Bojonegoro, jika dihubungkan antara jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia, faktanya terdapat surplus lowongan pekerjaan dengan persentase 164,65 persen.
“Penyebabnya adalah, kompetensi SDM-lah yang menyebabkan lowongan kerja tersebut tidak terserap,” jelas Zubad Firdausi.
Selanjutnya Zubad Firdausi juga mengungkapkan bahwa dari data Disperinnaker Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah juga telah melaksanakan pelatihan tenaga kerja, namun pelatihan tersebut mengalami trend menurun. Pada tahun 2015 melatih 11.639 orang, mulai menurun dratis pada tahun 2016 hanya melatih 2.807 orang dan pada tahun 2017 hanya melatih 150 orang.
Menurut Zubad Firdausi, karena tidak didesain sebagai sebuah kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif, maka pelatihan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tenaga kerja dan terbukanya kewirausahaan baru..
“Hal itu, terkonfirmasi dari output peserta pelatihan tahun 2015 hanya 2,59 persen yang menjadi membuka wirausaha. Secara agregat hanya 8,68 persen peserta pelatihan yang membuka wirausaha. “ jelasnya.
Selain membahas kebijakan terkait kerja layak, dalam paparan tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis terkait tenaga kerja, diantaranya meliputi kualitas angkatan kerja, pengelolaan database ketenagakerjaan berbasis TI, perluasan lapangan kerja dan pelatihan ketenagakerjaan serta kewirausahaan.
Sementara, dalam diskusi tersebut juga memberikan rekomendasi, diantaranya (1). Peraturan tentang pelatihan kerja inklusif; (2). Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Bojonegoro; (3). Optimalisasi peran Tim Fasilitasi CSR; (4). Peraturan mengenai pengelolaan database berbasis tenaga kerja berbasis TI; (5). Peraturan tentang kerja layak di Kabupaten Bojonegoro dan penghapusan kebijakan Upah Umum Pedesaan (UUP) dan (6). Peningkatan prioritas anggaran untuk pembangunan sarana prasarana yang mendukung tumbuhnya investasi serta (7). Peraturan tentang road map/rencana strategis pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta, mulai dari Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Akademisi, Bapeda, Dinas Sosial, LSM, Media dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan gagasan terkait materi dialog yang telah disampaikan. Acara ditutup dengan rangkuman oleh Direktur Idfos, Joko Hadi Purnomo. (red/imm)
