DPRD Bojonegoro Bahas 5 Raperda Strategis, Soroti Aturan Pilkades 2027 Hingga RPIK 2044
Jumat, 25 September 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro resmi memulai pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (24/09/2026). Agenda tersebut diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati serta dilanjutkan dengan tanggapan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD.
Kelima Raperda yang dibahas meliputi Perubahan Kedua Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang BPD, Raperda Trantibum Linmas, Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), serta Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bojonegoro 2024–2044.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB DPRD Bojonegoro menyatakan menerima kelima Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap berikutnya. Namun, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan kritis agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat.
"Raperda ini diharapkan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat," ujar juru bicara Fraksi PKB, Dihan Syahri Fitrianto.
Sorotan utama Fraksi PKB tertuju pada Raperda Kepala Desa yang berkaitan erat dengan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027 mendatang di 155 desa. PKB mendesak agar mekanisme aturan jika terjadi calon tunggal diatur secara tegas, transparan, dan akuntabel demi melindungi hak politik warga serta mencegah potensi konflik sosial.
Terkait Raperda TJSP, Fraksi PKB meminta agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak berhenti pada bentuk bantuan karitatif semata, melainkan diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan, seperti penguatan UMKM dan koperasi lokal.
Sementara pada Raperda RPIK 2024–2044, PKB menekankan pentingnya sinkronisasi arah industri dengan revisi RTRW dan RDTR. Pengembangan industri nonmigas berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian dan agroindustri, harus diprioritaskan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat struktur ekonomi Bojonegoro selama dua dekade mendatang.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
