Kontraktor Sekitar Lapangan Migas Blok Cepu Datangi Gedung DPRD Bojonegoro
Kamis, 21 November 2024 16:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Usai melakukan aksi damai di depan gerbang fly over di Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kamis (21/11/2024), sejumlah kontraktor dan masyarakat wilayah sekitar pengeboran Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Cepu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip dan Jambaran (Forkomasbaja), lanjutkan aksi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.
Kedatangan mereka di gedung dewan tersebut diterima oleh jajaran Komisi B DPRD Bojonegoro. Kemudian mereka diminta untuk menyampaikan aspirasinya di hadapan sejumlah anggota dewan tersebut.
Perwakilan kontraktor dan masyarakat sekitar Blok Cepu saat berdialog dengan Anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Kamis (21/11/2024) (Aset: Istimewa)
Salah satu perwakilan aksi, Muhammad Fauzan mengatakan bahwa demo yang dilakukan merupakan bentuk protes terhadap operator Lapangan Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang dianggap tidak patuh terhadap perda konten lokal Pemkab Bojonegoro.
Muhammad Fauzan, yang juga selaku pemilik PT Daya Patra Ngasem Raya itu juga merasa dicurangi oleh operator Lapangan Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dalam pelaksanaan tender pengerjaan proyek.
"Padahal dokumen kami dalam tender sudah lengkap sesuai persyaratan. Tetapi ada salah satu syarat yang justru dijadikan bumerang bagi kami sehingga tidak lolos tender," katanya.
Pria yang juga mantan anggota DPRD Bojonegoro itu mengungkapkan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Migas yang melakukan eksploitasi Migas di Bojonegoro seharusnya menjalankan peraturan lex specialis yang berlaku di wilayah operasi, salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro atau biasa disebut Perda Konten Lokal.
"EMCL ini mengabaikan Perda lex specialis yang dibuat Pemkab Bojonegoro. Maka, kami minta agar dibentuk kembali Tim Optimalisasi Pelaksana Perda Konten Lokal," ujarnya.
"Dalam PTK 007 revisi kelima menyatakan PBJ yang nilainya dibawah lima miliar rupiah untuk lokal. Lokalitas ini yang masih menjadi perdebatan, tetapi adanya Perda 23 tahun 2011 ini kami mengambil kesimpulan bahwa lokal ini, merupakan lokal Bojonegoro," kata Fauzan.
"Dengan begitu pelaku usaha bisa menerima asas ekonomi, tidak hanya menerima asas sosial dan politik dari dampak pengelolaan Migas di Bojonegoro," kata Muhammad Fauzan saat berdialog dengan anggota Komisi B DPRD Bojonegoro.
"Tetapi sampai dengan saat ini masih memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal penegakan Perda Konten Lokal ini," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sally menambahkan bahwa dengan habisnya kontrak EMCL pada 2035 ini harus dibahas sejak sekarang, sehingga masyarakat tidak tertinggal setelah kontrak EMCL berakhir.
"Kami kira pekerjaan di wilayah Blok Cepu ini sudah tuntas. Ternyata masih meninggalkan permasalahan. Harapannya, masyarakat bisa terlibat aktif dalam bagian operasi di lapangan Banyuurip," kata Sally Atyasasmi. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
