Bupati Bojonegoro Hadiri Workshop Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance
Senin, 25 Maret 2019 15:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Jakarta - Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, pada Senin (25/03/2019), hadiri Workshop Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah, yang digelar Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ford Foundation dan Universitas Paramadina Jakarta.
Dalam kegiatan yang digelar di Auditorium Nurcholis Madjid Universitas Paramadina Jakarta tersebut, dihadirkan narasumber, Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Prof Firmanzah PhD dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Sementara peserta workshop, 39 bupati dan walikota se Indonesia.
Workshop Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah, yang digelar KPK bekerja sama dengan Kemendagri, Ford Foundation dan Universitas Paramadina Jakarta. Senin (25/03/2019)
Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Prof Firmanzah, dalam sambutannya menuturkan bahwa Universitas Paramadina, saat ini merupakan salah satu universitas yang mewajibkan mata kuliah Anti Korupsi, sebanyak dua SKS dan sudah diterapkan selama 10 tahun dan akan ditingkatkan menjadi tiga SKS.
"Korupsi yang tinggi menyebabkan high cost operasional.” kata Prof Firman panggilan akrabnya.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam paparannya mengatakan bahwa KPK ingin membantu kepala daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya korupsi.
“Apa-apa yang menghambat bupati dan walikota dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya korupsi, melalui Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance," kata Alexander Marwata.
Alexander Marwata berpesan kepada para kepala daerah agar dalam penyusunan anggaran, alokasi pembelanjaan publik harus berdasarkan kebutuhan publik dan bukan keinginan lembaga-lembaga.
“Korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.” tutur Alexander.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, saat hadiri Workshop yang digelar KPK bekerja sama dengan Kemendagri, Ford Foundation dan Universitas Paramadina Jakarta. Senin (25/03/2019)
Sementara itu Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, melalui Kabag Humas dan Protokol, Heru Sugiharto mengatakan bahwa Pemkab Bojonegoro mendukung apa yang disampaikan KPK, dalam meningkatkan manajemen sumber daya berbasis Good Governance.
“Optimalisasi manajemen sumber daya berbasis good governance tentunya untuk membangun pemerintahan Bojonegoro yang bersih, produktif dan punya daya saing, dengan kamampuan SDM ASN yang mumpuni,” kata Bupati Anna Muawanah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, hadir didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Ir I Nyoman Sudana MM dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, M Ibnu Soeyoeti SE MSi. (red/imm)
