Program Prona Bisa Mengurangi Konflik Pertanahan di Masyarakat
Kamis, 16 Februari 2017 12:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Banyak manfaat yang bisa diperoleh masyarakat jika mengikuti program Prona. Selain biaya lebih terjangkau, menurut BPN, konflik mengenai pertanahan yang selama ini sering terjadi di masyarakat bisa di minimalisir.
Kasi Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro Rohmadi mengungkapkan, selama ini banyak terjadi konflik pertanahan diakibatkan belum jelasnya legalitas atas tanah. Hingga saat ini masih banyak tanah belum bersertifikat dan di kuasai warga berpotensi menimbulkan konflik pertanahan.
"Seperti tanah wakaf, namanya orang dahulu mungkin hanya secara lisan, dikemudian hari ada yang menggugat," kata Rohmadi.
Melalui program ini, lanjut Rohmadi, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk memperoleh legalitas atas tanah. Sehingga potensi konflik dalam bidang pertanahan menjadi berkurang.
Rohmadi mencontohkan dalam proses pemberkasan akan terdiri dari berbagai pihak. Yang akan menyaksikan secara langsung sekaligus sebagai saksi, dan diketahui bersama. Sehingga jika terjadi konflik bisa terselesaikan pada nantinya.
"Batas tanah secara tradisional dahulu tidak jelas, seperti sawah masyarakat, kadang tidak jelas, selain itu ada juga tanah yang digunakan SD, sekarang banyak yang digugat," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, selain manfaat itu, manfaat secara ekonomi juga akan diperoleh masyarakat. Karena salah satu syarat pengajuan kredit di perbankan adalah adanya bukti sertifikat tanah.
Karena ada program ini, pihak perbankan juga gencar memberikan penawaran kredit kepada masyarakat yang mengajukan sertifikat. Bagi warga yang membutuhkan fasilitas kredit tentunya hal itu sangat membantu.
"Petani ingin bertanam mambutuhkan modal terlebih dahulu, tentu terbantu, manfaat secara ekonomi akan didapatkan," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, BPN menargetkan sebanyak 16.401 bidang tanah yang tersebar di 36 desa di kabupaten Bojonegoro diharapkan mengikuti program Prona. Program ini juga dibiayai oleh APBN, sehingga bisa membantu meringankan beban pengurusan sertifikat tanah. (pin/moha)
Baca Prona Tahun Ini, BPN Targetkan 16.401 Bidang Tanah di 36 Desa
