Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)
Biaya Bukti Penguasaan Atas Tanah Menjadi Kewajiban Peserta
Kamis, 16 Februari 2017 10:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Program legalisasi asset tanah yang biasa disebut Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), tidaklah seratus persen gratis. Sebagian besar biaya memang ditanggung oleh APBN, namun untuk biaya bukti penguasaan atas tanah dibebankan kepada peserta.
Kasi Tanah dan Pendaftaran Tanah Rohmadi kepada beritabojonegoro.com Selasa (14/02/2017) mengatakan biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI meliputi biaya untuk
- Penyuluhan
- Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak)
- Pengukuran Bidang Tanah
- Pemeriksaan Tanah
- Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
- Penerbitan Sertipikat
- Supervisi dan Pelaporan.
"Kalau biaya di atas semua ditanggung oleh negara," kata Rohmadi.
Sementara itu, biaya lain yang timbul untuk menunjukkan bukti penguasaan atas tanah dibebankan oleh peserta. Karena peserta Prona itu di antaranya meliputi:
- Menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).
- Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.
- Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Untuk biaya pra pengajuan itu yang tidak masuk APBN dan ditanggung oleh peserta atau pemohon," imbuh Rohmadi.
Menurut Rohmadi, program ini sangat membantu masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat tanahnya dengan biaya yang ringan. Dibandingkan jika pengajuan seperti biasa, biaya pengurusan bisa dua kali lipat.
"Program ini sangat membantu masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah," pungkasnya. (pin/moha)
Baca Prona Tahun Ini, BPN Targetkan 16.401 Bidang Tanah di 36 Desa
