Pemkab Bojonegoro Bicara Pencegahan Konflik Kepentingan di Makasar
Senin, 16 Januari 2017 13:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
Makasar - Mekanisme pemerintahan terbuka yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya menjadi daya tarik nasional dan internasional. Hal ini terbukti beberapa kali Bojonegoro diundang untuk berbicara dalam forum diskusi, seminar, ataupun lokakarya.
Hari ini, Pemkab Bojonegoro kembali diundang menjadi narasumber dalam acara lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan RSUD Hotel Aryaduta Kota Makasar, Senin (16/01/2017). Pada kesempatan ini Bojonegoro mengirim Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Rahmat Junaidi, mewakili Bupati Bojonegoro.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kota Makasar. Dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan, Transparency International Indonesia (TII), Supervisor KPK Bidang Pencegahan, bupati/wali kota se-Sulawesi Selatan, akademisi dari Universitas Hasanudin dan NGO Anti Korupsi Sulawesi Selatan. Jumlah peserta seminar sekitar 380 orang.
"Dengan adanya transparansi, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membela haknya dan memberikan hukuman serta penghargaan bagi lembaga pelayanan publik di Bojonegoro," ujar Rahmat di hadapan peserta seminar dan lokakarya.
Rahmat menuturkan, Kang Yoto sebagai Bupati Bojonegprp, secara jelas memberi garis kewajiban akan keterbukaan. Bahwa publik harus mendapatkan yang terbaik dari pemerintah termasuk pada pelayanan rumah sakit.
"Keterbukaan atau transparansi dianggap salah satu cara untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang terjadi di rumah sakit," lanjut Rahmat.
Sistem yang telah diterapkan oleh Bojonegoro ini, kata Rahmat, akan coba diterapkan di seluruh RSUD kabupaten/kota di Indonesia. Sebab Bojonegoro telah menjadi percontohan menurut lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) dan menjadi narasumber untuk kegiatan seminat tersebut. (ver/tap)
