Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Jaminan Kesehatan Masih Rendah
Senin, 07 November 2016 20:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
Bojonegoro Kota - Pemahaman masyarakat terhadap jaminan kesehatan itu masih rendah. Sampai saat ini, masyarakat menganggap jaminan kesehatan tidak begitu penting. Masyarakat baru menyadari membutuhkan jaminan kesehatan ketika dia sudah sakit. Terlebih lagi, adanya asumsi bagi pengguna BPJS dinilai tidak akan mendapat pelayanan kesehatan yang baik.
Hal ini mengemuka saat rapat kemitraan yang digelar di Ruang Batik Madrim Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (7/11/2016) pagi.
Pada rapat tersebut, Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto MSi mengingatkan tentang pentingnya saling memahami masing-masing stakeholder (pemangku kepentingan), yakni saling melaksanakan program dan peningkatan mutu pelayanan menjadi prioritas utama.
Menurut Bupati Suyoto, masyarakat menganggap bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu ibarat lampu senter atau sentolop. Hanya dinyalakan ketika merasa di depan ada lubang atau jika merasa jalan yang dilalui aman cenderung dimatikan. Dan, dinyalakan kembali untuk mengetahui kondisi jalan yang akan dilalui.
"Untuk meningkatkan keikutsertaan JKN, tidak bisa jika cuman mengandalkan sosialisasi. Hal lain yang memprihatinkan dimana hampir 20 persen peserta JKN Mandiri nunggak. Ini harus dipikirkan bersama agar program ini tidak mengalami kendala," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Bojonegoro Muh Masrur Ridwan menegaskan bahwa kepesertaan JKN adalah wajib bagi seluruh rakyat. Namun dalam proses ada tahapan yang mesti dilalui, yakni tahun 2014 pendaftaran JKN eks-Askes, eks-Jamsotek, TNI, dan Polisi. Tahun 2015 giliran BUMN Badan Usaha Makro wajib daftar JKN.
"Di lapangan tidak dipatuhi BUMN Makro dan menengah di program JKN, kurang kesadaran. Pada 2016 usaha mikro juga wajib mendaftarkan keikutsertaan JKN," jelasnya.
Masrur sependapat dengan Bupati, kalau masyarakat beranggapan jika masih sehat tidak perlu ikut JKN. Karena mereka telah membayar tapi tidak dimanfaatkan, sehingga dianggap ikut JKN itu rugi.
"Inilah menjadi kendala, karena kecenderungan yang sakit yang ikut, yang sehat malah mengabaikan," ungkapnya.
Untuk itu, Dia berharap seluruh aparat desa harus menjadi peserta JKN. Sebab saat ini tak lebih dari 10 persen aparatur yang menjadi peserta JKN. (ver/tap)
