Dewan Riset Kulon Progo Belajar Reformasi Birokrasi di Bojonegoro
Jumat, 05 Agustus 2016 08:00 WIBOleh Heriyanto
Oleh Heriyanto
Kota – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo melakukan studi banding terkait bidang reformasi birokrasi di Kabupaten Bojonegoro. Ada 10 orang yang terdiri dari unsur Dewan Riset Daerah (DRD) yang terdiri dari Sekretariat DRD dan SKPD yang berkunjung ke Bojonegoro. Kedatangannya diterima oleh Asisten I di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (04/08) kemarin.
Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito menjelaskan kondisi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki banyak tantangan yang harus diselesaikan, seperti keterbatasan SDM, terbatasnya obyek wisata dan bencana banjir yang sering melanda. Pemkab juga terus berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang kerja baru.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuka obyek wisata baru, seperti agro wisata kebun belimbing, bendung gerak serta negeri atas angin,” ujar Djoko Lukito.
Bambang Suwignyo Ketua DRD Kabupaten Kulon Progo selaku ketua rombongan menyampaikan telah mendengar apa yang telah dicapai Kabupaten Bojonegoro. "Kami ingin belajar tentang tata kelola organisasi serta ingin mengetahui cara seperti apa yang digunakan agar bisa berprestasi,” ujarnya.
Ia juga menceritakan Dewan Riset Daerah adalah tim yang sebagian besar terdiri dari dosen dan aktivis yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada bupati untuk meningkatkan capaian kerja Kabupaten Kulon Progo.
Aan Syahbana Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Pemkab Bojonegoro menambahkan dalam menjalankan reformasi birokrasi, banyak hal yang telah dilakukan Kabupaten Bojonegoro antara lain menerapkan 10 isu strategis yang menjadi acuan kegiatan SKPD, membuat kerangka acuan kerja (KAK) perencanaan agar bisa menjamin kegiatan yang akan terlaksana bisa efektif dan efisien, serta mengadakan dialog publik yang bertujuan agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. (her/kik)
