Pusdiklat BPK RI Ingin Pelajari OGP di Bojonegoro
Rabu, 08 Juni 2016 12:00 WIBOleh Mulyanto
Oleh Mulyanto
Kota - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menyambut 5 peserta Pusdiklat BPK RI di aula Kominfo, kemarin Selasa siang (07/6). Kedatangan pusdiklat BPK itu ingin mempelajari keterbukaan pemerintah (OGP) dan implementasi IT yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro.
Kelima peserta Pusdiklat BPK tersebut terdiri dari 1 peserta dari KPU dan 4 peserta dari BPK. Dalam kesempatan itu, Kusnandaka Tjatur, kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyampaikan sejarah singkat berdirinya Kominfo yang mulanya bernama Kantor Penerangan. Karena minimnya pengetahuan masyarakat akan perkembangan dunia teknologi sehingga mengharuskan Kominfo melakukan gebrakan baru.
"Salah satunya memudahkan masyarakat dalam mengadu dan mendapat pelayanan dari Satker Pemkab," kata Kusnandaka.
Dijelaskan, dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul karena ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja Pemkab. Dinkominfo menfasilitasi dan melayani setiap masyarakat yang ingin mengajukan aduan terkait Pemerintahan.
"Melalui berbagai jenis aduan yang dihimpun oleh Kominfo melalui sistem Lapor yang kemudian akan disampaikan secara langsung pada SKPD terkait dan akan langsung mendapat pantauan dari Bupati," jelasnya.
Dan, Bupati akan secara tegas menegur setiap SKPD yang lambat dalam melakukan tanggapan aduan.
Di antaranya melalui aplikasi aduan yang disediakan seperti Sagasih (sapa keluarga dengan kasih), radio, sms Bupati, mata radar, dialog jum'at dan lain sebagainya.
"Hal itulah yang kemudian membawa Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu Kabupaten percontohan dalam event Open Government Partnership (OGP)," tukas Kusnandaka. (mol/moha)
