BPS Bojonegoro Gelar Evaluasi Tahap 1 Sensus Ekonomi 2016
Kamis, 19 Mei 2016 22:00 WIBOleh Betty Aulia
Oleh Betty Aulia
Kota – Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat evaluasi tahap 1 pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016, hari ini, Kamis (19/05) di Hotel Dewarna Jalan Veteran Bojonegoro. SE saat ini mendiri, sasih sedang berjalan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Mei dan berakhir 31 Mei mendatang. Rapat dihadiri Asisten 1 Pemkab Bojonegoro, Bapeda, camat se Bojonegoro, beberapa kepala desa, perwakilan perusahaan besar, dan perwakilan DPR RI.
Baca Berita Pengumpulan Data Sensus Ekonomi Kurang Maksimal
Dalam paparannya, Asisten I Pemkab Bojonegoro Bagian Pemerintahan, Djoko Lukito yang mewakili Bupati Bojonegoro mengungkapkan bahwa seluruh elemen harap mendukung pelaksanaan SE ini, mulai dari masyarakat, petugas pencacah lapangan, koordinator serta seluruh camat dan kepala desa untuk membantu mewujudkan kesuksesan SE. "Ya diharapkan adanya peran antara seluruh lapisan untuk mewujudkan kesuksesan sensus ekonomi 2016 ini," tuturnya pada saat sambutan.
Dia menyebutkan salah satu masalah yang ada lapangan misalnya terdapat perusahaan besar yang sulit untuk dimintai data oleh petugas pencacah lapangan. Sebabnya, bisa jadi mereka takut kena pajak, bahwa kedatangan petugas dianggap menarik pajak. Djoko Lukito menegaskan agar petugas bisa lebih cermat. “SE ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Karena itu dibutuhkan dukungan semua elemen untuk membantu memberikan pemahaman agar di sisa waktu yang ada ini ada peningkatan. Kita ingin SE ini sukse,” kata Djoko.
Selain itu, Deputi Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Jatim Dr. Sasmito Hadi Prabowo mengatakan bahwa SE diperuntukkan bagi semua jenis usaha kecuali pertanian. “Sensus ekonomi ini diharapkan bisa mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari usaha rumah tangga hingga usaha besar. Ini untuk pembenahan sistem administrasi yang nantinya menjadi bahan bagaimana mempersiapkan memasuki era masyarakat ekonomi Asean,” katanya.
Dr. Sasmito dalam kesempatan ini juga memberikan komentar terhadap isu miring yang dikaitkan dengan SE. Yakni ada isu yang telah beredar di masyarakat, bahwa ada orang yang mengaku sebagai petugas pencacah SE, kemudian melakukan perampokan di tempat yang disensus. “Ternyata hal tersebut benar ada, namun tidak semua wilayah di Indonesia mengalami kejadian tersebut. Hanya terjadi di Subang, Jawa Barat. Namun isu tersebut beredar begitu luas melalui sosmed,” terang dia.
Anggota DPR RI dari Komisi 11, Anna Muawanah, yang hadir dalam pertemuan ini mengungkapkan dukungannya terhadap BPS. “BPS ini merupakan lembaga yang menjadi agen data, yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami dari DPR RI mensuport sepenuhnya kepada BPS,” katanya. (ety/moha)
