Bojonegoro Masuk Open Goverment Partnership 2016
Rabu, 13 April 2016 13:00 WIBOleh Heriyanto
Oleh Heriyanto
Kota-Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang masuk dalam ajang International Open Goverment Partnership (OGP) 2016. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kusnandaka Tjatur P, kemarin, Selasa (12/04) melalui siaran pers Pemkab Bojonegoro.
Kusnandaka mengatakan, hari ini, Rabu (13/04), secara resmi Kementerian Sekretaris Negara akan menggelar jumpa pers tentang keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut.
“Open data dan transparansi tata kelola pemerintahan yang dilakukan jajaran Pemkab itu sebagai upaya reformasi birokrasi agar lebih transparan dan akuntabel. Tak ada niatan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Yang ada adalah bagaimana bekerja yang terbaik untuk masyarakat. Jika apa yang dilakukan membuahkan prestasi ditingkat dunia menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bojonegoro,” kata Kusnandaka.
Untuk Indonesia, Bojonegoro menjadi satu-satunya kabupaten yang mewakili di ajang internasional ini. Sejak tahun 2008, beberapa upaya dilakukan antara lain dengan dialog interaktif yang rutin digelar setiap Jumat, dimana masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, masukan, kritik dan saran. Tak hanya itu, untuk Sistem Integrasi Aspirasi Publik (SIAP) dengan Layanan Aspirasi On-line Rakyat (LAPOR! https://www.lapor.go.id/), telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2014. Selain itu, di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro Suyoto M Si memanfaatkan semua saluran informasi dan komunikasi mulai SMS, BBM. Twitter, Radio dan WhatsApps dan media sosial lainnya untuk sarana komunikasi dan informasi.
“Untuk diketahui bersama OGP merupakan upaya global untuk membuat pemerintah lebih transparan, efektif dan akuntabel – dengan lembaga negara yang memberdayakan warga negara dan responsif terhadap aspirasi mereka. Tapi pekerjaan ini tidak pernah mudah. Dibutuhkan kepemimpinan politik. Dibutuhkan pengetahuan teknis. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan investasi. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil,” terang Kusnandaka.
OGP adalah inisiatif multilateral baru yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama multi-stakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
OGP secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, ketika 8 negara pendiri (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat) menyetujui suatu Deklarasi Pemerintah Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara. Sejak september 2011, keanggotaan OGP telah mencapai 60 negara.(her/moha)
