Jatim Pertahankan Posisi Pertama Nasional, Desa Mandiri Tembus 5.188
Senin, 16 November 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
JAWA TIMUR – Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Hingga 2026, tercatat sebanyak 5.188 desa telah berstatus mandiri atau bertambah 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.716 desa.
Capaian tersebut setara dengan 22,16 persen dari total 23.409 Desa Mandiri secara nasional. Jawa Timur berada di posisi pertama, disusul Jawa Barat sebanyak 3.064 desa dan Jawa Tengah dengan 2.768 desa. Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 2.110 berstatus maju dan 423 desa masih berkembang. Sementara itu, tidak terdapat Desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal sepanjang 2021–2026. Data tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat yang telah bergotong royong mengembangkan potensi wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jumat (13/11/2026).
Peningkatan jumlah Desa Mandiri tersebut terlihat konsisten dalam enam tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 697 desa, kemudian meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022, sebanyak 2.800 desa pada 2023, dan 4.019 desa pada 2024. Jumlahnya kembali bertambah menjadi 4.716 desa pada 2025 hingga mencapai 5.188 desa pada 2026. Artinya, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur meningkat lebih dari tujuh kali lipat.
Meski demikian, Khofifah meminta agar pembangunan tidak hanya berfokus pada desa yang telah mandiri, tetapi juga memperhatikan 423 desa yang masih berstatus berkembang. Ia menekankan pentingnya mendengarkan kebutuhan masyarakat sebelum menentukan prioritas pembangunan. “Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama,” tuturnya.
Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, Pemprov Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, mulai dari desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan hingga ekonomi kreatif. Selama 2021–2026, program tersebut telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp58,8 miliar. Khusus 2026, dialokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.
Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui Program Jatim Puspa yang memberikan stimulan modal dan pendampingan usaha bagi perempuan di perdesaan. Sepanjang 2020–2026, program ini telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan anggaran Rp105,05 miliar. Selain itu, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 BUM Desa, meliputi pengembangan usaha pertanian, pangan, perdagangan, jasa, pengelolaan sampah, dan pariwisata.
Khofifah menegaskan, penguatan ekonomi desa perlu disertai peningkatan nilai tambah produk lokal melalui pengolahan dan pengemasan hasil bumi. Ia juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mendampingi serta memperluas pemasaran produk desa. “Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” pungkasnya.































