DPRD dan Pemkab Bojonegoro Sepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2027
Sabtu, 14 November 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan krusial tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Jumat malam (13/11/2026).
Rapat paripurna ini menjadi tahapan puncak setelah melalui rangkaian pembahasan mendalam antara pihak legislatif dan eksekutif. Agenda diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Raperda APBD 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi.
Setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya, pimpinan DPRD bersama Bupati Bojonegoro menandatangani nota persetujuan bersama sebagai bentuk kesepakatan resmi pengesahan rancangan anggaran daerah tersebut.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas beragam saran konstruktif selama proses pembahasan berlangsung.
“Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Setyo Wahono.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan struktur APBD 2027 telah memperhitungkan kapasitas keuangan daerah, kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, serta program-program prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Di tengah tantangan pembangunan dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, Bupati mengingatkan agar pengelolaan anggaran dijalankan secara cermat dan hati-hati. Setiap alokasi belanja wajib diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah serta berorientasi pada asas manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Selain itu, Setyo Wahono menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menerjemahkan kebijakan anggaran tersebut ke dalam program kerja yang terukur, tepat sasaran, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari rampungnya proses penganggaran semata, melainkan membutuhkan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, kesinambungan program, serta efektivitas serapan anggaran. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan DPRD guna memastikan pelaksanaan anggaran tetap berada pada koridor prioritas yang telah disepakati.
“Semoga sinergi dan kebersamaan ini senantiasa terpelihara dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” pungkas Setyo Wahono.
Sebagai tindak lanjut setelah persetujuan bersama ini, Pemkab Bojonegoro akan memproses tahapan penyempurnaan Raperda APBD 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, direktur BUMD, serta tamu undangan lainnya.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
