Dekranasda Bojonegoro Gandeng OJK dan FAME Perkuat Literasi serta Digitalisasi Keuangan IKM/UMKM
Jumat, 13 November 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro terus didorong untuk meningkatkan kapasitas usahanya agar mampu naik kelas. Upaya strategis tersebut difokuskan pada perluasan akses pembiayaan yang aman, digitalisasi tata kelola keuangan, hingga manajemen risiko usaha.
Sebagai langkah nyata, digelar kegiatan Sosialisasi IKM/UMKM Bojonegoro Naik Kelas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) di Hotel Eastern Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang transfer ilmu pengetahuan sekaligus ikhtiar membangun ekosistem usaha yang sehat, inklusif, modern, dan berkelanjutan.
“Bojonegoro siap menuju UMKM dan IKM naik kelas. Karena itu, kita perlu membangun komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengelompokan UMKM ke dalam kategori tier A, B, dan C bukan bertujuan membedakan perlakuan, melainkan berfungsi sebagai pemetaan kapasitas agar pembinaan dapat dijalankan secara bertahap sesuai potensi dan kebutuhan pelaku usaha. Dalam sinergi ini, Dekranasda berperan sebagai motor penggerak, OJK menjadi mitra edukasi dan pengawasan sektor jasa keuangan, sementara akademisi mengawal pendampingan bisnis.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Bupati Bojonegoro Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Sukaemi, menekankan pentingnya kedisiplinan dalam memisahkan keuangan pribadi dengan operasional bisnis.
“Pelaku usaha harus mengetahui berapa pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan yang diperoleh. Keuangan pribadi dan keuangan usaha juga harus dipisahkan agar kondisi usaha dapat diketahui dengan jelas,” pesan Sukaemi.
Sementara itu, Ketua DPW FAME Jawa Timur, Eny Zuhrotin, menyoroti bahwa persoalan mendasar yang kerap menghambat UMKM mengakses permodalan adalah pencatatan transaksi yang belum konsisten serta tidak tertatanya bukti transaksi.
“Omzet menunjukkan aktivitas penjualan, sedangkan laporan keuangan menunjukkan kondisi usaha yang sebenarnya. Jadi, memiliki omzet saja belum cukup jika tidak didukung catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Eny.
Menurutnya, transformasi keuangan digital bukan sekadar mengadopsi aplikasi, melainkan perubahan pola kelola menuju tiga pilar utama: akuntabilitas (pencatatan dan pelaporan), mitigasi risiko (pengendalian kas, piutang, persediaan, dan keamanan data), serta perluasan akses pembiayaan melalui rekam jejak keuangan yang kredibel.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan OJK Jawa Timur, Indrawan Nugroho, menggarisbawahi bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan agar pelaku usaha memahami manfaat sekaligus risiko dari setiap produk pembiayaan.
“Melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelaku UMKM tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan,” pungkasnya.
Rangkaian sosialisasi ini turut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama pihak Hotel Eastern dan FAME guna memperkuat kolaborasi berkelanjutan dalam memajukan UMKM dan IKM di Kabupaten Bojonegoro.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto
