SiLPA Rp274 M Jadi Pelajaran, Pemprov dan DPRD Jatim Ubah Skema TPG Guru Lewat TPP 14 Bulan di APBD 2027
Kamis, 12 November 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur-Kesejahteraan para tenaga pendidik di Jawa Timur akhirnya mendapat kepastian solusi setelah sebelumnya sempat terganjal kebuntuan aturan pusat. Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jawa Timur sepakat menggeser alokasi pengganti Tunjangan Profesi Guru (TPG) bulan ke-13 dan ke-14 ke dalam pos Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berskema 14 bulan pada Rancangan APBD Tahun 2027.
Langkah strategis tersebut diambil untuk mengatasi persoalan anggaran sebesar Rp274 miliar pada Perubahan APBD 2026 yang sebelumnya gagal terserap dan terpaksa menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Kebuntuan itu terjadi lantaran nomenklatur TPG merupakan produk serta kewenangan murni APBN, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki celah hukum untuk mencairkannya secara langsung melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih mengungkapkan bahwa pihak legislatif maupun eksekutif sebelumnya telah mengupayakan berbagai cara agar dana ratusan miliar rupiah tersebut dapat tersalurkan kepada para guru.
”Secara political will, kemarin di Komisi E kami bersama-sama mendorong dan bersepakat untuk memasukkannya. Namun, dalam perjalanannya, ada ketentuan dari Kemendagri yang menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memiliki payung hukum yang kuat,” ujar politikus asal PKB tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menambahkan, polemik tertundanya pembayaran TPG itu telah melewati serangkaian konsultasi panjang bersama Kementerian Keuangan serta Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Meski sempat mendapat sinyal positif di awal pembahasan, regulasi tetap mengunci pos TPG sebagai kewajiban pemerintah pusat.
“Kami sempat mendatangi kementerian dan sempat mendapat lampu hijau agar pemda menganggarkan sesuai kebutuhan. Namun di ujung proses, karena itu merupakan kewajiban pemerintah pusat, regulasinya tidak memungkinkan untuk langsung dimasukkan ke pos TPG daerah,” beber Adhy saat ditemui di sela rapat paripurna DPRD Jatim pada Rabu (11/11/2026).
Belajar dari kendala teknis tersebut, Pemprov Jatim melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga menemukan formula pemanfaatan instrumen TPP daerah. Melalui skema baru di APBD 2027, perhitungan pembayaran TPP yang berbasis persentase gaji pokok disesuaikan agar sah secara regulasi sekaligus menjamin hak para guru dapat terbayarkan tanpa risiko tersandung aturan.
“Jika TPG reguler umumnya dihitung untuk 12 bulan, Pemprov Jatim mendesain skema TPP menjadi 14 bulan. Tambahan 2 bulan tersebut difokuskan untuk menutupi kekurangan atau menggantikan posisi TPG bulan ke-13 dan ke-14 yang sebelumnya sempat tidak terbayar,” kata Adhy.
Sementara itu, selain menuntaskan polemik kesejahteraan guru, pembahasan keseluruhan APBD Jawa Timur Tahun 2027 telah rampung dan disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui rapat paripurna untuk selanjutnya menjalani evaluasi akhir di Kemendagri. Dalam struktur anggaran tahun depan, belanja sektor pendidikan tercatat menembus angka di atas 30 persen dari total APBD atau melampaui batas minimal mandatory spending sebesar 20 persen.
Di samping sektor pendidikan, alokasi bidang kesehatan pada APBD 2027 juga dirancang mendekati angka 15 persen dari batas wajib 10 persen, sedangkan sektor infrastruktur diprioritaskan pada perbaikan jalan, jembatan, serta penyediaan rumah layak huni guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
