KPPN Bojonegoro Sampaikan Capaian Kinerja APBN Semester Satu 2024
Selasa, 23 Juli 2024 12:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, pada Selasa (23/07/2024) menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja APBN semester satu tahun 2024.
Realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah kerja KPPN Bojonegoro yang mencakup Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, mengalami pertumbuhan, baik target tahun 2024 maupun year on year-nya.
Untuk pendapatan negara, sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 2,29 triliun, atau mengalami pertumbuhan hingga 19,76 year of year (yoy). Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp 3,97 triliun, atau 51,28 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp 7,75 triliun. Jika dibanding tanggal yang sama tahun 2023, realisasi belanja tumbuh sebesar Rp 344,84 miliar atau 9,49 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno dalam Konferensi Pers Kinerja APBN tahun 2023 di Kantor KPPN Bojonegoro. Rabu (23/07/2024).
Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja APBN Semester Satu tahun 2024. Rabu (23/07/2024). (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)
Dalam paparannya Teguh Ratno Sukarno menyampaikan bahwa Pendapatan Negara dari kementerian dan lembaga di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 2.295,27 miliar, atau mengalami pertumbuhan hingga 19,76 year of year (yoy).
Menurutnya, untuk Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar 21,06 persen year of year (yoy), sementara PNBP tumbuh sebesar 1,33 persen year of year (yoy). Pertumbuhan Pendapatan Negara terjadi pada Cukai sebesar Rp 340,09 miliar (27,58 persen), dan PPh tumbuh Rp 70,95 miliar (25,88 persen), sedangkan PPn mengalami kontraksi sebesar Rp 33,84 atau minus 12,89 persen.
“Memang ada beberapa catatan seperti dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang masih rendah, tapi over all sudah cukup bagus, khususnya di pendapatan cukai (tembakau).” tutur Teguh Ratno Sukarno.
Teguh Ratno menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, realisasi Belanja sebesar Rp 3.978,77 miliar atau 51,28 persen dari Pagu yang tersedia sebesar Rp 7.758 miliar. Sedangkan dibanding tahun 2023 dengan tanggal yang sama tumbuh sebesar Rp 344,84 miliar atau 9,49 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 573,85 miliar atau 59,17 persen dari pagu Rp 969,91 miliar atau sudah mencapai target triwulan 2 sebesar 49,72 persen. Dan dibanding tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp 135,24 miliar atau 30,84 persen dibanding tahun 2023 (YoY). Kenaikan belanja ini disumbang oleh KPU untuk penyelenggaraan Pilpres dan penyaluran gaji ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR).
“Jadi sudah memenuhi target untuk semester satu. Jadi untuk belanja Pemerintah Pusat, dibandingkan tahun 2023 ada peningkatan,” kata Teguh Ratno.
“Namun sampai batas waktu ada, satu desa di Kabupaten Bojonegoro belum menyalurkan Dana Desa, yaitu Desa Talok, Kecamatan Kalitidu.” kata Teguh Ratno Sukarno.
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Bojonegoro menyampaikan apresiasi kepada 10 lembaga atau satuan kerja yang kinerjanya mendapatkan nilai sempurna. Sepuluh satuan kerja tersebut yaitu Madrasah Aliyah Negeri 4 Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Bojonegoro, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bojonegoro, Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro, Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro, Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro, Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro
“Kami juga mengapresiasi kepada 10 satuan kerja yang nilainya sempurna. Ini kami apresiasi karena kinerja mereka nilainya 100,” tutur Teguh Ratno Sukarno.
Sementara, lanjut Teguh Ratno Sukarno, ada 10 satuan kerja yang memiliki nilai terendah, namun yang paling rendah ada dua satuan kerja yang mendapatkan nilai di bawah 85, yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan Pengadilan Negeri Lamongan.
“Kemudian ada 10 satker dengan nilai terendah, cuma ada dua satker yang memiliki nilai di bawah 85 yaitu Pengadilan negeri Lamongan dan Sekretarian Bawaslu Lamongan.” kata Teguh Ratno Sukarno.
Teguh Ratno juga menyampaikan bahwa transaksi APBN sudah mulai beralih dari tunai ke cashless. Menurutnya ada tiga mekanisme pembayaran yang dilaksanakan di KPPN Bojonegoro, yang pertama adalah aplikasi Digipay. Digipay ini aplikasi pembayaran online seperti biasa tetapi secara tertutup.
“Kami mengapresiasi kepada delapan satuan kerja yang telah melakukan pembayaran melalui aplikasi Digipay. Kita harapkan ke depan semua satuan kerja bisa melakukan pembayaran melalui Digipay.” tuturnya.
Yang kedua transaksi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Menurut Teguh Ratno, ada beberapa satuan kerja yang telah melakukan pembayaran melalui KKP, tapi masih ada 16 satuan kerja yang belum pernah melakukan pembayaran melalui KKP.
“Di semester kedua ini kita akan mendorong 16 satuan kerja yang masih belum melakukan pembayaran melalui KKP.” kata Teguh Ratno Sukarno.
Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembayaran menggunakan CMS atau Cash Management System, yaitu melakukan transfer langsung ke pihak penerima.
“Ini kami apresiasi ada 16 satuan kerja yang telah memanfaatkan pembayaran melalui CMS.” tutur Teguh Ratno Sukarno.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bojonegoro, Iwan Hermawan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, Djunaidi Djoko Prasetyo. (ads/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
