Pemkab Bojonegoro Raih Tiga Penghargaan Bidang Ekonomi Tingkat Jawa Timur, Raih Nilai ETPD Tertinggi 99,5 Persen
Nggak Perlu Skincare Mahal, Ini Makanan yang Bikin Awet Muda
BKKD Bojonegoro 2026 Mulai Cair Rp190 M untuk 368 Desa, Mekanisme Penyaluran Langsung 100 Persen
19 November dalam Catatan Sejarah
Prakiraan Cuaca Bojonegoro 19 November 2026
Tandang ke Purbalingga, Persibo Bojonegoro Tumbang atas Tuan Rumah Persibangga 2-1
Babak Pertama, Persibo Bojonegoro Tertinggal 1-0 dari Persibangga Purbalingga
Kapolda Jatim Tegaskan Perang terhadap Narkoba, Anggota Terlibat Akan Ditindak Tegas
PC ISNU Bojonegoro Gelar Lomba Stand Up Comedy Santri, Hadirkan Cak Ukil di Grand Final
Memasuki Usia Paruh Baya, Generasi X Hadapi Risiko Obesitas hingga Kanker Lebih Tinggi Dibandingkan Baby Boomer
Satpol PP Bojonegoro dan Bea Cukai Sisir Warung di Kecamatan Dander, Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal
Misi Dagang dan Investasi Jatim–Jabar Bukukan Transaksi Rp8,616 T, Sektor Peternakan Mendominasi
Siswa SMP Plus Ar Rahmat Bojonegoro Raih Medali Emas Olimpiade Sains Internasional ASMOPSS 2026 di Thailand
18 November dalam Catatan Sejarah
Prakiraan Cuaca Bojonegoro 18 November 2026
Diduga Serangan Jantung, Seorang Pencari Rongsok Ditemukan Meninggal di Tambakrejo, Bojonegoro
Pemkab Bojonegoro Siapkan Satlinmas Amankan Pilkades Serentak di 155 Desa
Kemenkes Gelar HAI Fest 2026, Dorong Kemandirian Industri Kesehatan dan Akses Layanan Berkualitas
Lulusan Magang EMCL Kantongi Bekal Strategi Tembus Pasar Kerja
5 Tanda Kamu Sudah Layak Menjadi Leader Bisnis yang Tepat
Investasi Pabrik Aluminium Asal Tiongkok Senilai Rp18 T di Pasuruan Capai 50 Persen, Pemprov Jatim Siapkan Lulusan SMK
TP PKK Bojonegoro Bekali Kader Lewat Program PAAREDI dan Business Model Canvas
17 November dalam Catatan Sejarah
Prakiraan Cuaca Bojonegoro 17 November 2026
Berita Populer
Polres Bojonegoro Bebaskan Tersangka Pencurian Helm yang Sempat Viral, melalui Restorative Justice
Sabtu, 04 Juni 2022 21:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, pada Jumat (03/06/2022) akhirnya membebaskan tersangka kasus pencurian helm yang sempat terekam CCTV dan viral di media sosial pada Minggu (15/05/2022) lalu, melalui "restorative justice" atau keadilan restoratif.
Restorative justicetersebut diberikan setelah dilakukan gelar perkara khusus dan pihak korban mau mencabut laporannya.
Kasat Reskrim Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Polisi (AKP) Girindra Wardhana, menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari viralnya video CCTV pencurian helm di media sosial dan korban melaporkan kejadain tersebut ke Polres Bojonegoro.
Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kota segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku, namun dari hasil penyidikan, pelaku mengaku terpaksa mencuri helm karena butuh uang untuk membelikan obat ibunya yang sedang sakit.
Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad, saat serahkan tersangka pencurian helm kepada orang tuanya, setelah dilakukan restorative justice. (foto: dok istimewa)
Mengetahui hal tersebut, penyidik tak lantas percaya, sehingga penyidik melakukan kroscek ke rumah pelaku dan benar bahwa ibu pelaku dalam kondisi sakit dan butuh perawatan.
"Kami bersama korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku dan keluarga, serta penyidik dan pengawas melakukan gelar perkara khusus restorative justice. Hasilnya kami sepakat, kasus pencurian helm dihentikan," tutur Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Girindra Wardhana.
Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad, saat memberikan bantuan kepada ibu tersangka pencurian helm. (foto: dok istimewa)
Terpisah, Kapolres Bojonegoro Ajun Komisris Besar Polisi (AKBP) Muhammad kepada awak media ini menjelaskan bahwa awalnya pihaknya tidak tahu kalau pelaku ini mencuri karena butuh uang untuk beli obat ibunya.
Setelah mengetahui hal tersebut, penyidik berinisiatif menyampaikan kepada korban tentang situasi yang sebenarnya, hingga akhirnya korban tersentuh dan mau mencabut laporannya, sehingga kasus tersebut dilakukan restorative justice melalui beberapa pertimbangan dari berbagai unsur.
"Pada prinsipnya, tujuan hukum itu tidak hanya masalah kepastian hukum tapi juga terkait dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu kita berkomunikasi dengan pihak korban, dijelaskan situasinya, kemudain pihak korban tersentuh dan mau mencabut laporannya dan menyelesaikan perkara ini secara restorative justice." tutur Kapolres.
Dengan dilakukan restorative justice dan pemberian bantuan berobat kepada ibu pelaku, diharapkan pelaku dapat memperbaiki perbuatannya dan tidak mengulang kembali hal hal yang dapat memperburuk masa depannya.
Untuk diketahui, restorative justice adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan. Metode ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakukan kebijakan.
Penanganan kasus dengan restorative justice, merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif. Hal itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya, serta pihak terkait.
Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak, namun pada pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum optimal. Terdapat beberapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice ini.
Syarat ini sudah diatur dalam Pasal 12 huruf A dan B Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di antaranya sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif.
2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/negatif terhadap kehidupan masyarakat.
3. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.
4. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang (residivis).
5. Apabila perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata).
6. Pihak korban harus mencabut laporan/pengaduan.
7. Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
8. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku.
Apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, maka kategori perkara dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik kepolisian. (red/imm)
Rabu, 09 September 2026 11:00 WIB Oleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Di tengah gempuran arus budaya modern, kepedulian terhadap pelestarian kesenian tradisional ditunjukkan oleh Ki Ngesti Adi Anggoro, seorang ...
Sabtu, 19 September 2026 19:00 WIB Oleh Tim Redaksi
Berbekal kedisiplinan dan keuletannya, Unanik kini bisa membantu ekonomi keluarga. Perempuan asal Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro ini mampu membiayai ...
Sabtu, 17 Oktober 2026 19:45 WIB Oleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Bukan sekadar destinasi wisata anyar, Geosite Kedung Lantung di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi ...