Bawaslu Blora Tertibkan APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pilkada 2020
Jumat, 25 September 2020 15:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Tahapan demi tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Blora terus berjalan. Usai pengundian nomor urut dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kamis (24/09/2020) kemarin, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora pada Jumat (25/09/2020) melaksanakan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang telah terpasang sebelum waktunya atau mendahului tahapan yang telah ditentukan.
Penertiban APK tersebut dilakukan serentak se-Kabupaten Blora, dan dalam penertiban kali ini, Bawaslu Blora melibatkan anggota Satpol PP, jajaran KPU Blora serta pihak kepolisian. Hal itu untuk memperlancar dan memastikan keamanan, keselamatan dan ketertiban saat penertiban.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan menjelaskan bahwa tahapan masa kampanye baru akan dimulai pada Sabtu (26/09/2020) esok atau tiga hari setelah penetapan pasangan calon.
Menurutnya, APK yang ditertibkan tersebut, selain melanggar karena belum memasuki masa kampanye, juga ada beberapa APK yang ditertibkan karena melanggar Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 273/334/2020 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
“Penertiban dilakukan APK dilakukan karena belum memasuki masa kampanye, sedangkan APK adalah satu satu bentuk kampanye yang diatur dalam UU 10 tahun 2016 dan PKPU,” ujar Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyonan.
Lulus juga menyamoaikan bahwa sebelum melakukan penertiban APK, Bawaslu Blora juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan masing-masing pasangan calon.
“Sebelum dilakukan penertiban oleh Bawaslu, kami mengirimkan surat imbauan kepada pasangan calon untuk menertibkan sendiri APK yang terpasang, dan apabila ditemukan APK yang masih terpasang, maka kami akan menertibkan bersama Satpol PP,” tuturnya mengimbuhkan
Lulus juga menegaskan dalam masa kampanye nanti, pengaturan tentang pemasangan APK sifatnya limitatif, yang berarti bahwa APK paslon nantinya difasilitasi KPU dan dapat dilakukan penambahan oleh pasangan calon, yang jumlahnya sudah diatur dalam peraturan KPU. Selain itu, dalam pemasangan APK, tempat atau lokasi juga sudah diatur oleh KPU Kabupaten dan Surat Keputusan Bupati.
“Untuk pemasangan di tempat pribadi, harus ada pernyataan tertulis bermaterai dari pemilik. Jadi, APK boleh dipasang di lahan milik pribadi, asalkan tidak melanggar larangan konten, lokus dan tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan,” kata Lulus Mariyonan.
Lulus menjelaskan bahwa PK yang ditertibkan hari ini, antara lain Baliho besar yang berada di depan Sat Lantas Blora, sisi barat Tugu Pancasila, Simpang Empat Kamolan, tikungan Ngampel, Simpang empat Karangjati, gudang banyu dan sejumlah baliho besar lainnya menjadi bagian yang ditertibkan.
“Ada ratusan lebih APK yang kami tertibkan. Yang paling banyak APK dari Paslon UMAT, kemudian ARTYS dan ASRI. Jika belum selesai semua, tentu akan dilakukan hari berikutnya,” kata Lulus Mariyonan.
Sementara itu, M Syaiful Amri, anggota KPU Blora yang turut serta dalam penertiban tersebut mengatakan, bahwa setelah penetapan paslon oleh KPU Blora dan telah mendapatkan nomor urut, ketiga paslon peserta pilkada di Blora dilarang untuk kampanye, sebelum masa kampanye yang telah ditentukan.
“Setelah ditetapkan dan mendapat nomor urut, ketiga paslon baru diperbolehkan untuk kampanye mulai 26 September 2020 hingga masa tenang nanti, untuk itu APK yang terpasang sebelum masa kampanye harus dibersihkan,” kata M Syaiful Amri. (teg/imm)
