Tutup Pelatihan PKA Angkatan III, Wabup Nurul Azizah Minta 30 Pejabat Bojonegoro Jadi Penggerak Perubahan
Sabtu, 12 September 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong untuk menjadi penggerak perubahan serta mampu menghadirkan inovasi nyata dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang diselenggarakan di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Pemkab Bojonegoro pada Jumat (11/09/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesungguhan seluruh peserta selama mengikuti rangkaian pelatihan. Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi dan jenjang karier aparatur bukan sekadar proses administratif formal, melainkan tahapan penting dalam mempersiapkan kepemimpinan yang siap mengemban amanah lebih besar.
Ia mengingatkan, seorang pemimpin birokrasi dituntut memiliki komitmen kuat, kesehatan jasmani dan rohani, serta kejernihan berpikir dalam mengambil setiap keputusan strategis.
“Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujar Nurul Azizah.
Wabup juga mengajak seluruh peserta untuk bekerja menggunakan hati dan dedikasi. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh terjebak dalam rutinitas kerja semata, melainkan wajib menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat, termasuk berpijak pada validitas data saat menyusun arah kebijakan daerah.
Selain kecakapan administratif, Nurul Azizah meminta para pejabat peka terhadap kondisi riil di lapangan, seperti sigap merespons warga yang sedang membutuhkan bantuan pasokan air bersih akibat kemarau.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh yang mewakili Kepala BPSDM Jatim menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pelatihan justru dimulai saat para peserta kembali ke instansi masing-masing.
Ia meminta agar rancangan aksi perubahan yang telah disusun para peserta tidak berhenti sebagai pemenuhan tugas teknis atau ajang seremonial semata, melainkan diimplementasikan secara konsisten sebagai gerakan perbaikan di unit kerja.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” terang Heru.
Ia menambahkan, pesatnya perkembangan teknologi digital serta tingginya ekspektasi publik terhadap efisiensi birokrasi menuntut setiap pemimpin instansi untuk terus beradaptasi, memperkuat kolaborasi, dan berani menggerakkan perubahan positif. (red/mul)
