Bupati Bojonegoro Minta Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dapat Segera Ditanggulangi
Kamis, 17 September 2020 12:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis (17/09/2020) lakukan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2020.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer atau kios di Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan adanya pemberlakuan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi per tanggal 1 September 2020 lalu, sehingga kios atau pengecer harus menyesuaikan dalam melayani pembelian pupuk subsidi.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah pada kesempatan tersebut meminta kepada para pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah percepatan dalam mendukung program kartu tani tersebut, sehingga permasalahan kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini dapat segera ditanggulangi dan teratasi.
"Mari bersama sama dari BNI, Dinas tekait, Kejaksaan, TNI, Polri, lakukan percepatan. Kartu tani yang sudah diaktivasi segera melakukan pembelian pupuk, kalau memang ada keraguan minta tolong ke dinas," kata Bupati.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah saat beri sambutan dalam acara Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, di Aula Dinas Pertanian Bojonegoro. Kamis (17/09/2020)
Bupati Anna Muawanah mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah menerbitkan kartu tani tersebut sebagai upaya agar distribusi pupuk bersubsidi tepat tepat guna dan tepat sasaran, sehingga tataniaganya diatur, di mana distributor hanya bisa menjual pupuk subsidi kepada agen atau kios yang di tunjuk, kios hanya menjual ke kelompok tani yang ditunjuk.
"Karena pupuk ini disbusidikan untuk kebutuhan masyarakat, jadi semua rangkaian itu bagaimana pemerintah menggendalikan pupuk agar tepat guna dan tepat sasaran dan tidak bocor ke industri yang harusnya non subsidi." kata Bupati Anna Muawanah.
Bupati mengungkapkan bahwa sejak program Kartu Tani diluncurkan tahun 2018, sampai dengan tahun 2020 masih banyak yang belum diaktifkan dan terverifikasi. Untuk itu Bupati meminta kepada para pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah percepatan dalam mendukung program kartu tani tersebut.
"Mari bersama sama dari BNI, Dinas tekait, Kejaksaan, TNI, Polri, lakukan percepatan. Kartu tani yang sudah diaktivasi segera melakukan pembelian pupuk, kalau memang ada keraguan minta tolong ke dinas," kata Bupati.
Di akhir sambutannya Bupati meminta agar kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini dapat segera ditanggulangi. Bupati juga meminta kepada Dinas Pertanian agar segera menyampaikan data peta kekurang pupuk bersubsidi ke Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pertanian. Kepada pihak Bank BNI, Bupati meminta agar kartu yang belum aktif segera aktivasi, dan nanti saya minta data berapa kartu yang sudah diaktivasi sehingga nanti kami bisa memberikan laporan kepada kementrian terkait
"Saya minta dinas pertanian segera menyelesaikan kelangkaan pupuk ini. Media, tolong dibantu pemberitaan yang proporsional dan membangun. BNI, minta tolong kartu yang belum aktif segera aktivasi, dan nanti saya minta data berapa kartu yang sudah diaktivasi sehingga nanti kami bisa memberikan laporan kepada kementrian terkait," kata Bupati Anna Muawanah.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM, saat beri sambutan dalam acara Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, di Aula Dinas Pertanian Bojonegoro. Kamis (17/09/2020)
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM, dalam sambutannya menyampaikan berdasarkan surat dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, ditetapkan per 1 September 2020, penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, namun ternyata dalam perjalannya, implementasi kartu tani tersebut banyak yang perlu dipersiapkan, dan kondisi tersebut juga terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Kemudian dilanjutkan kembali dengan surat dari Ditjen PSP Kementerian Pertanian, bahwa untuk pembelian pupuk subsidi harus menggunakan dashboard bank.
"Dengan implementasi kartu tani per tanggal 1 September 2020 tersebut sehingga para pihak termasuk kios pupuk harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan implementasi kartu tani tersebut," kata Helmy Elisabeth.
Helmy menjelaskan bahwa berdasarkan hasil komparasi antara E-RDKK 2020 dengan kartu tani yang sudah tercetak, jumlah pertani di Kabupaten Bojonegoro yang masuk dengan E-RDKK ada sebanyak 193.614 petani, sementara kartu tani yang sudah tercetak baru sejumlah 148.281 kartu. Hal tersebut karena pada awalnya, dasar untuk menerbitkan kartu tani masih menggunakan RDKK tahun 2017.
"Kami berkerjasama dengan BNI agar segera dilakukan pengecekan data yang ada dengan yang sudah tercetak, sehingga diperoleh data yang belum memperoleh kartu tani agar segera mendapatkan kartu," kata Helmy.
Hemly menambahkan bahwa dalam berjalannya waktu, kartu tani yang sudah tercetak, belum semuanya teraktivasi dan kartu yang sudah tercetak sebagian masih berhenti di pengurus kelompok tani (poktan) dan belum tersampaikan ke anggota. Selain itu para petani yang sudah mendapatkan kartu tani juga belum melakukan pembukaan rekening, sehingga banyak kartu yang sudah tercetak belum teraktivasi, serta banyak juga kartu yang sudah tercetak, telah hilang.
"Kami anjurkan yang sudah memiliki kartu segera membuka rekening ke BNI, dan sekarang dalam proses untuk aktivasi, agar dapat dilakukan inject kuota pupuk, karena sampai hari ini masih belum ada kartu tani belum ada injek kuota pupuk " kata Helmy.
Helmy juga juga menyampaikan bahwa menyikapi kondisi kelangkaan pupuk saat ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Menko Perekonomian, dan pihak Bank BNI, sambil menunggu sarana dan prasaranan Kartu Tani lengkap, apabila petani mendesak mebutuhkan pupuk, bisa dilayani secara manual, dengan catatan harus mendapatkan rekomendsasi dari Dinas Pertanian setempat.
"Dari hasil koordinasi kemarin, maka apabila kebutuhan pupuk mendesak sementara kartu tani belum tercetak, belum aktif, belum terinjek, dan belum siap, maka dilakukan pembelian pupuk secara manual, dengan sayarat petani harus masuk E-RDKK 2020 dan pengajuan dilakukan untuk yang siap tanam, serta harus mendapatkan rekomendasi dari koordinator penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan," kata Helmy.
Di akhir sambutannya menjelaskan bahwa hingga Selasa (15/09/2020) masih belum ada belum ada kios yang mengambil pupuk, sementara distributor sudah memberitau kios untuk melakukan penebusan, karena petani sudah membuthkan pupuk.
"Kami berharap mulai hari ini kios sudah bisa melayani pupuk untuk pengguna pupuk subsidi." kata Helmy Elisabeth.
Selain dihadir Bupati Bojonegoro, kegiatan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut juga dihadiri Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto, perwakilan dari Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, PT Petrokimia Gresik, Bank BNI Bojonegoro, Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian, dan distributor serta perwakilan pemilik kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro. (dan/imm)
