Pemkab Bojonegoro Lakukan Persiapan Jelang Pemberlakuan Pembelian Pupuk Pakai Kartu Tani
Senin, 24 Agustus 2020 17:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Guna menyukseskan program nasional di bidang pertanian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus berinovasi dengan menciptakan sejumlah program guna meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui peluncuran Kartu Tani.
Nantinya, Kementerian Pertanian (Kementan) akan meberlakukan aturan bahwa untuk pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer yang ditunjuk, para petani wajib menggunakan kartu tani, sehingga distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Terkait adanya wacana pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro saat ini sedang melakukan langkah-langakah persiapan, salah satunya sedang menginventarisasi atau malakukan pendataan pada para petani di Kabupaten Bojonegoro yang telah menerima atau mendapatkan kartu tani, sehingga nantinya juga akan diketahui jumlah petani yang belum mendapatkan kartu tani.
"Kami telah berkoordiansi dengan Bank BNI. Permasalahan di Bojonegoro ini, dan saya pirkir juga sama dengan permasalahan di kabupaten lain, kesulitan kami itu belum semua petani tercetak kartu taninya. Jadi belum semuanya terdistribusi, sementara yang mencetak kartu tani adalah Bank BNI Pusat," tutur Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth AP MM, kepada beritabojonegoro.com, Senin (24/08/2020) siang.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth AP MM, saat beri keterangan
Guna memastikan berapa jumlah petani yang menerima menerima kartu tani, pihaknya saat ini telah meminta para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Bojonegoro untuk melakukan pendataan.
Selain itu pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan pihak Bank BNI, terkait kesiapan pengadaan peralatan Electronic Data Capture (EDC) yang nantinya digunakan dalam transaksi pembelian pupuk menggunakan kartu tani tersebut, karena menurut keterangan dari para pemilik kios pengecer pupuk, mesin EDC yang pernah dibagikan oleh Bank BNI, saat ini ditarik ulang.
"Saat ini kami sedang meminta laporan dari teman-teman PPL untuk menginventarisir kartu tani yang sudah dibagikan kepada kelompok, dan dari kelompok ke anggotanya. Ini masih on going process, sambil berkoordinasi dengan pihak Bank BNI untuk kesiapan EDC-nya itu. Yang belum kita ketahui adalah bagaimana para petani yang belum mendapatkan kartu. Makanya ini kita komunikasi dengan Bank BNI juga," kata Helmy Elisabeth.
Di akhir keterangannya, Helmy berharap kepada pihak Bank BNI agar nantinya sebelum mendistribusikan peralatan EDC, agar memberikan pelatihan kepada para pengelola kios yang nantinya mengoperasikan peralatan tersebut.
"Karena belum tentu semua pengelola kios pahan menggunakan EDC tersebut, jadi perlu adanya latihan cara mengoperasikannya," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth AP MM.
Terpisah, Pemimpin Bisnis Pemasaran Bank BNI Cabang Bojonegoro, Endie Riadi, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa program Kartu Tani merupakan program Kementerian Pertania sejak tahun 2017, sehingga pihaknya mengaku siap apabila program kartu tani tersebut akan dilaksanakan.
"Kalau BNI di tanya apa sudah siap. Kalau kita siap-siap saja pak. Bahkan pada saat Kementerian Pertanian meluncurkan program kartu tani, kita langsung bergerak," kata Endie Rianto.
Endie menjelaskan bahwa pada 2018 pihaknya sudah membagikan kartu tani kepada para petani, termasuk membagikan mesin EDC ke kios-kios pupuk, namun karena program tersebut tidak segera jalan, sehingga mesin EDC-nya untuk sementara ditarik kembali.
"Sampai akhir 2018, kartu yang sudah terbagi jumlahnya sekitar 170 ribuan. Mesin EDC-nya juga sudah kita distribusikan ke kios-kios pupuk. Karena program ini tidak segera jalan dan belum bisa di-launching saat itu, sehingga mundur hingga sekarang ini." kata Endie Rianto.
Andie juga menjelaskan bahwa distribusi kartu tani di Kabupaten Bojonegoro tersebut berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2017, sehingga saat ini dimungkinkan terjadi perubahan jumlah penerima.
"Apakah saat ini masih valid untuk penerima subsidi pupuk, ini yang harus di klarifikasi dengan data RDKK yang baru. Karena pada saat penerbitan kartu tani saat itu, kita pakai RDKK yang tahun 2017. Ini yang perlu kita klarifikasi ke Dinas Pertanian Bojonegoro." kata endie.
Terkait kemungkinan adanya update data atau penambahan jumlah petani sesuai RDKK yang terbaru, tentunya harus di cross check lagi dengan data yang lama. Namun pihaknya siap menerbitkan kartu tani lagi, kalau misalnya Dinas Pertanian Bojonegoro meminta untuk diterbitkan kartu tani yang baru, atau untuk mengganti kartu yang rusak atau hilang.
"Ya gak papa. Kita akan cetak kartu tani tersebut. Akan tetapi kita juga perlu waktu," kata Endie Rianto.
Sementara, terkait dengan pelatihan terhadap para pengelola kios atau pengecer pupuk, pihaknya mengaku bahwa sebelumnya pihaknya sudah pernah memberikan edukasi terhadap para pemilik kios, namun karena sudah relatif lama, maka perlu refresshing.
"Pada saat awal, saat kita membagikan mesin EDC-nya, kita sudah melakukan edukasi ke pemilik kios, yang jumlahnya sekitar 500 orang. Namun bisa jadi karena sudah relatif lama, maka perlu refresshing. Kalau itu bisa dilakukan pelatihan ulang." kata Endi. (red/imm)
