Komisi E DPRD Jateng Harap Pemkab Blora Bentuk Desa Tangguh Bencana
Senin, 06 Januari 2020 18:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Jajaran Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, yang membidangi urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), pada Senin (06/01/2019) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Blora.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi E DPRD Jateng berharap agar Pemkab Blora segera merintis Desa Tangguh Bencana (Destana), agar masyarakat yang tinggal di desa berpotensi bencana paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana datang.
Kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid SPdI, bersama Sekretaris Komisi E, Sri Ruwiyati SE MM, dan para anggota. Kedatangannya ke Blora didampingi pimpinan BPBD Jateng dan Kepala Biro Kesra Setda Jateng, guna berdiskusi tentang kesiapan dan penanggulangan bencana.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Djoko Nugroho di Pendapa Rumah Dinas Bupati, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi SE MM, bersama Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, dan beberapa OPD terkait. Turut hadir perwakilan dari Kodim 0721 Blora, Polres Blora, dan Yonif 410 Alugoro.
Jajaran Komisi E DPRD Jateng saat foto bersama di sela-sela kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Blora. Senin (06/01/2019)
Di hadapan Bupati dan jajarannya, Abdul Hamid menyampaikan tujuan kedatangannya di Blora untuk mengetahui program pemerintah daerah dalam hal kesiapan dan penanggulangan bencana alam. Mengingat bahwa Blora merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi bencana alam seperti banjir maupun angin kencang.
“Pada dasarnya Jawa Tengah merupakan laboratorium bencana. Segala jenis bencana alam, potensinya ada di Jawa Tengah. Blora sebagai bagian dari Jawa Tengah juga harus siap menghadapi potensi bencana yang ada di wilayahnya, terlebih saat musim hujan. Kami ingin agar Kabupaten juga sigap,” ucap Abdul Hamid, Senin (06/01/2020)
Menurutnya, bencana tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan datangnya. Sehingga pihaknya meminta pemerintah daerah bisa meningkatkan upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar dampaknya bisa diminimalisir.
Pada kesempatan tersebut Abdul Hamid menanyakan apakah di Blora sudah ada Desa Tangguh Bencana (Destana), jika belum Abdul Hamid berharap bisa segera dirintis.
"Destana ini penting, agar masyarakat yang tinggal di desa berpotensi bencana paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana datang. Lakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat,” tutur Abdul Hamid.
Menanggapi hal itu, Bupati Djoko Nugroho pun mengapresiasi besarnya perhatian Komisi E DPRD Jateng yang sudah bersedia datang ke Blora guna mengetahui kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten yang separuh wilayahnya berupa hutan jati ini.
“Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Blora. Blora ini bukan pantura dan bukan pansela, kondisi geografisnya separuh hutan jati negara. Untuk potensi bencananya yang besar adalah kekeringan, banjir luapan sungai dan angin puting beliung. Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dari BPBD bersama OPD teknis terkait,” ucap Bupati.
Menurut Bupati, pencegahan dan penanggulangan bencana di Blora tidak hanya melibatkan OPD teknis di jajaran Pemkab saja, namun juga lintas sektoral dengan melibatkan jajaran TNI, baik Kodim maupun Yonif 410 Alugoro, bersama Polri dari Polres Blora, serta para relawan dari beragam komunitas.
“Terkait usulan Desa Tangguh Bencana, ini usulan bagus. Akan segera kami tindaklanjuti untuk dirintis mulai sekarang. Saya minta BPBD bisa segera berkoordinasi tentang hal ini. Agar kesiapan penanggulangan bencana bisa semakin bagus,” kata Bupati.
Sedangkan untuk meminimalisir potensi bencana banjir dan kekeringan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan kegiatan penghijauan (penanaman pohon) di lahan terbuka. Dimana di hari yang sama juga sedang dilakukan rakor penghijauan di Polres Blora.
Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini sedang menyiapkan rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Tentang Destana, kali ini sedang dipersiapkan. Setidaknya ada delapan desa yang akan dilatih dan dirintis sebagai Desa Tangguh Bencana di tahap pertama. Desa-desa ini akan kami pilih di desa yang memiliki potensi bencana alam baik banjir, angin puting beliung, kekeringan maupun tanah longsor. Sedang kami petakan,” kata Sunardi.
Selain mempersiapkan pembentukan Destana, pihaknya juga terus melakukan upaya preventif lainnya baik berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang tanggap bencana maupun apel bersama.
“Sosialisasi kepada masyarakat kami lakukan melalui Pameran Pembangunan yang dilaksanakan bulan Desember kemarin, Sedangkan Apel Kesiapsiagaan Bencana telah dilaksanakan bulan November 2019 lalu guna mengantisipasi datangnya musim hujan yang dilanjutkan simulasi penanganan angin puting beliung,” tutur Sunardi.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa di bulan November 2019 kemarin juga terjadi angin puting beliung di Kecamatan Randublatung yang mengakibatkan 10 rumah warga rusak berat. Bantuan sudah disalurkan, dan mengajukan bantuan bedah rumah ke BPBD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang proses verifikasi.
“Untuk pengaduan dan pelaporan kondisi kedaruratan bencana, kami dari BPBD Blora siap melayani selama 24 jam melalui hotline kantor maupun nomor WA kantor yang disebarluaskan ke masyarakat. Posko Tanggap Bencana kami buka 24 jam,” katanya.
Acara diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antara jajaran Komisi E DPRD Jawa Tengah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Bupati ingin agar komunikasi Pemkab bersama Komisi E DPRD Jateng terus terjaga sehingga kerjasama diantara keduanya bisa terlaksana dengan baik. (teg/imm)
