Wakil Ketua DPRD Sayangkan Pernyataan Anggota Ombudsman, Perizinan di Bojonegoro Sulit
Rabu, 27 November 2019 18:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menyayangkan pernyataan salah satu anggota Ombudsman RI, yang menyebutkan masih ada tiga kabupaten di Jawa Timur, yaitu Jember, Bojonegoro dan Madiun, yang proses pelayanan perizinannya belum satu pintu dan masih rumit atau sulit.
"Sebenarnya tidak seperti itu, tidak bolehlah men-justice bahwa seluruh perizinan di Bojonegoro sulit," ujar Sukur Priyanto saat ditemui awak media ini di kantornya, Rabu (27/11/2019).
Syukur Priyanto mengatakan bahwa dirinya meraskan dan masyarakat juga bisa meraskan, bahwa proses perizinan di Bojonegoro ada perizinan yang satu hari bisa selesai, contohnya, izin KKN, izin survey, izin reklame, perpanjangan SUJK dan beberapa izin lainnya.
"Artinya apa, perijinan seperti ini tidak memerlukan survei, sehingga satu hari bisa selesai," kata Sukur mengimbuhkan .
Sedangkan proses perizinan yang membutuhkan waktu agak lama yaitu proses perizinan praktek doketer, bidan atau perawat, ini membutuhkan waktu dua hingga tiga hari bahkan sampai satu minggu. Karena menurut Sukur, proses perizinan ini membutuhkan survey, berkaitan dengan pelayanan. Apakah layak dokter diberikan izin praktek, apakah layak bidan ini diberikan izin praktek.
"Karena pemerintah dituntut memberikan jaminan bahwa yang diberikan izin ini memang layak dan mempunyai kompetensi, kita tidak ingin ada kesalahan tentang hal itu." tuturnya .
Sedangkan proses perizinan yang memakan waktu agak lama, lanjut Sukur, ini biasanya adalah proses perizinan yang melibatkan pemanfaatan aset-aset pemerintah, semisal aset pemerintah desa. Hal semacam itu itu tentu memerlukan dokumen UKL-UPL dan Amdal.
"Karena UKL-UPL dan Amdal ini nanti disesuaikan dengan izin tata ruangnya, apakah tempat yang diajukan izin ini sudah masuk kawasan indutri, kawasan perumahan, kawasan pertanian, kawasan hutan lindung dan lain-lain." tutur Sukur.
Masih menurutt Sukur, bahwa hal tersebut yang bikin proses perizinan agak lama, karena dinas terkait tidak mau salah. Misalkan kawasan pemukiman mau dijadikan kawasan industri, sudah tentu tidak boleh. UKL-UPL dan Amdalnya sudah tentu tidak akan lolos.
"Makannya dalam waktu dekat Pemerintah Daerah akan merevisi tata ruang dan wilayah atau RTRW, yang memang sudah saatnya disesuaikan." pungkas Sukur. (dan/imm)
