Untuk Kelima Kalinya, Pemkab Bojonegoro Raih Predikat Opini WTP atas LKPD
Selasa, 21 Mei 2019 18:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo
Sidoarjo - Untuk kelima kalinya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyerahan LHP diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir, pada Selasa (21/05/2019) di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
Piagam penghargaan untuk Kabupaten Bojonegoro diterima lansung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Drs Budi Irawanto, didmapingi Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pj Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro Drs Budi Irawanto, didampingi Ketua DPRD Bojonegoro, Pj Kepala Inspektorat Bojonegoro dan Kepala BPKAD Bojonegoro, serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka, saat foto bersama usai menerima Piagam Penghargaan dari BPK. Selasa ((21/05/2019)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, M Ibnu Soeyoeti SE MSi, yang turut mendampingi Wakil Bupati Bojonegoro dalam penyerahan piagam penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang kelima kalinya yang diraih Pemkab Bojonegoro.
“Raihan predikat WTP ini merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tutur M Ibnu Soeyoeti
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Drs Budi Irawanto MPd berharap agar semua pihak dapat mempertahankan predikat baik tersebut.
“Saya harap semuanya mampu mengelola anggaran secara baik, menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberi manfaat.” tutur Wakil Bupati.
Untuk diketahui, ada sembilan pemerintah daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, Sumenep, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. (red/imm)
