Diskusi SDGs Untuk Penguatan Kapasitas CSOs Digelar di Bojonegoro
Kamis, 27 September 2018 22:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Oleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Forum Group Discusion (FGD) mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) atau program pembangunan berkelanjutan untuk penguatan kapasitas Civil Society Organizations (CSOs) atau organisasi masyarakat sipil di Bojonegoro dan pengarusutamaan gender (mainstreaming gender), digelar di Co Creating Room Lantai 2 Gedung Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (27/09/2018).
Diskusi yang diprakarsai oleh IDFoS Indonesia, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bojonegoro tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro DR Hj Ana Muawanah dan Wakil Bupati Drs H Budi Irawanto MPd, dilaksanakan dalam rangka mengawal program pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk mengurangi angka ketidaksejahteraan masyakarat Bojonegoro.
Turut hadir dalam FGD tersebut perwakilan dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro yaitu Dinkes, DPMD, Bappeda, DPU Ciptakarya, Dinsos, DLH, Dinperinaker dan DP3AKB.
.
Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam pencapaian SDGs ini perlu direncanakan secara bersama-sama dengan stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat sipil (CSOs), swasta dan perguruan tinggi.
“Dengan FGD kali ini harapannya ada rencana tindak lanjut untuk secara bersama-sama berperan dalam bidang kerja masing-masing agar dapat tercapai dengan maksimal.” tutur Joko Hadi Purnomo.
Joko juga menyampaikan, bahwa agenda tindak lanjut yang akan dilaksanakan antqara lain: 1). Revitalisasi Gugus Tugas atau Tim Koordinasi SDGs; 2). Penyiapan data dasar (Baseline) SDGs; 3). Menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs; 4). Mengintegrasikan SDGs sampai ke tingkat desa.
“Dan yang terakhir, menyusun dan menyepakati skema kemitraan multi pihak untuk pencapaian SDGs di Bojonegoro.” jelas Joko.
Bupati Bojonegoro, DR Hj Anna Muawanah dalam sambutannya menjelaskan sekilas mengenai pelaksanaan SDGs di Bojonegoro, walaupun Bojonegoro belum memiliki Tim Koordinasi SDGs dan Rencana Aksi Daerah SDGs, dengan dimulainya FGD ini harus ada hasilnya. Mulai dari Solusi dan apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan dan kapan rencana dilaksanakan.
“Jangan hanya FGD lalu selesai tanpa hasil yang tidak ditindaklanjuti,” tutur Bupati Bojonegoro sambutannya.
Bupati menambahkan, Bojonegoro pun memiliki pekerjaan berat dalan banyak indikator di SDGs, mulai dari penanganan Kasus kematian ibu dan bayi, kasus stunting.
“Rendahnya pendidikan masyarakat terutama di perbatasan terkendala karena Infrastruktur jalan.” jelas Bupati.
Bupati juga menjelaskan bahwa bidang pertanian dan peternakan di Jawa Timur merupakan yang terbesar di Indonesia.
“Persoalan yang mendasar yang dihadapi masyarakat petani adalah pada akses jalan desa atau dusun.” jelas Bupati
Bupati juga menyinggung masalah angka kematian ibu yang menurut Dinas Kesehatan rendah. Selanjutnya SDM yang ada belum merealisasikan untuk kebutuhan sehingga petugas perawat masih banyak keluar daerah dan adanya 6.500 stanting di Bojonegoro serta penyidap HIV di Bojonegoro yang cukup tinggi.
“Sehingga semua harus dalam satu visi yaitu menjadikan semua dinas untuk aktif sampai selesai,” pesan Bupati. (red/imm)
