Penyusunan Renaksi OGP 2018 Harus Libatkan Lebih Banyak Partisipasi Publik
Kamis, 11 Januari 2018 18:00 WIBOleh Mulyanto
Oleh Mulyanto
Bojonegoro - Pelaksanaan percontohan Open Government Partnership (Pemerintah Terbuka) di 15 pemerintah daerah dari berbagai negara tahun 2016-2017 dinilai positif dan berjalan sangat baik oleh Komite Pengarah OGP Internasional untuk Program Percontohan Sub-Nasional.
Karenanya berdasarkan keputusan Komite Pengarah, bahwa untuk pelaksanaan percontohan OGP Sub-nasional, termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan dilanjutkan sampai tahun 2018. Dan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2016-2017, juga dinilai positif. Lima dari renaksi Kabupaten Bojonegoro dianggap sangat ambisius dan merupakan solusi dari berbagai permasalahan utama yang dialami oleh hampir semua pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dengan dilanjutkannya percontohan OGP untuk subnasional ini, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus membuat Rencana Aksi OGP untuk tahun 2018-2019. Dan berdasarkan diskusi berbagai pihak, Pemkab Bojonegoro, dan CSO yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan renaksi 2016-2017, menyepakati untuk penyusunan Renaksi 2018-2019 diharapkan akan lebih banyak lagi melibatkan partisipasi publik.
Aw. Saiful Huda, direktur Bojonegoro Institute, mengatakan warga Bojonegoro dapat berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi OGP Pemkab ini dengan menyampaikan ide gagasan, saran dan masukan melalui berbagai sarana media yang tersedia. Seperti Dialog Jumat, sms bupati, Lapor, twitter dan sms Bupati atau secara langsung melali forum diskusi-diskusi yang disediakan.
"Siapapun bisa ikut berpartisipasi, mengusulkan ide gagasan, pemikiran yang dapat memajukan Kabupaten Bojonegoro. Petani, akademisi, CSO, jurnalis, semuanya bisa mengusulkan gagasan yang akan dituangkan dalam Renaksi OGP 2018-2019,” kata Aw.
Dikatakan juga, bahwasanya OGP (Pemerintah Terbuka) esensinya adalah supaya ada ruang kerjasama dan keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat sipil untuk menghasilkan bentuk kolaborasi dalam mewujudkan solusi, inovasi-inovasi yang dijalan secara bersama-sama, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
"Kami sangat yakin, dengan pelaksanaan pemerintah terbuka (OGP), pembangunan di Kabupaten Bojonegoro akan jauh lebih baik lagi. Persoalan akan terurai secara jelas, sehingga muncul inovasi-inovasi yang dapat menyelesai problem secara tepat dan cepat,” katanya. (mol/kik)
