Orang Bojonegoro Paling Banyak Beli Makanan dan Minuman Jadi
Minggu, 09 Juli 2017 19:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
Bojonegoro - Berdasarkan data BPS, hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2016, menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Bojonegoro dari komoditi makanan, yang paling tinggi adalah untuk pengeluaran membeli makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 26.80 persen, lalu disusul pengeluaran untuk membeli rokok sebesar 15.48 persen dari total rata-rata pengeluaran jenis makanan. Demikian disampaikan oleh Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda.
"Pengeluaran untuk rokok, merupakan tertinggi kedua dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Bojonegoro," paparnya.
Bahkan menurut Awe- panggilan dia, kebutuhan pengeluaran untuk membeli rokok tersebut mengalahkan besaran pengeluaran untuk beli daging, telur dan susu. Konsumsi rokok penduduk Bojonegoro juga meningkat dari tahun sebelumnya (2015), pada tahun 2015, pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp. 39.452 (sekitar 12.06 persen), naik menjadi Rp. 57.299 (sekitar 15.48 persen)
"Kalau pengeluaran untuk beli daging 15 ribu, telur dan susu senilai 17 ribu, sedangkan untuk beli rokok sebesar 57 ribu per kapita per bulan," jelas Awe.
Adapun untuk rata-rata pengeluaran jenis non-makanan, yang tertinggi untuk pengeluaran perumahan dan pembelian fasilitas rumah tangga, yakni sebesar 52 persen. Lalu yang kedua pengeluaran untuk keperluan dalam bentuk barang dan jasa, sebesar 24 persen dari total rata-rata pengeluaran.
"Pengeluaran untuk keperluan barang dan jasa ini, termasuk untuk bidang pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain sebagainya," ujar Awe.
Menurut Awe, dari rata-rata pengeluaran jenis makanan dan non makanan per kapita per bulan penduduk Bojonegoro inilah dihitung standar kebutuhan dasar. Dan dipakai untuk menentukan Garis Kemiskinan. Dari sinilah dihitung berapa penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro.
Oleh karenanya, agar kemiskinan di Bojonegoro selalu turun, maka Pemerintah Daerah harus berupaya untuk peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, dan juga berupaya agar harga kebutuhan masyarakat dapat terjangkau.
Peningkatan daya beli masyarakat, diantaranya dengan kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusi, mendorong pertumbuhan industri kecil menengah, menekat tingkat pengangguran, perbaikan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu juga, upaya kebijakan untuk meningkatkan nilai tukar petani.
"Ini mengingat, penduduk Bojonegoro mayoritas masih bermata pencaharian di sektor pertanian, " pungkas Awe. (ver/moha)
