Sulitnya Kumpulkan Data Alokasi Pupuk Petani, Program Kartu Tani Diperkirakan Molor
Kamis, 15 Juni 2017 16:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Jupari pesimis bahwa realisasi program kartu tani bisa selesai tahun 2017 ini. Hal itu disampaikan Jupari saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Kamis (15/06/2017) sekitar pukul 10.00 WIB di ruang rapat Paripurna DPRD.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh kepala cabang BNI 46 Kabupaten Bojonegoro Rachmat Mudji Widodo beserta jajarannya, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pertanian dan Paguyuban Distributor Pupuk Kabupaten Bojonegoro.
Pesimisme Kepala Disperta itu didasari bahwa hingga saat ini belum ada peraturan secara spesifik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai program ini, seperti Perpres hingga juklak dan juknisnya. Aturan yang ada hanya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2016.
"Perpres belum ada, juklak dan juknis juga belum ada, yang ada hanya ada himbauan," ungkap Jupari.
Dia menjelaskan, selain itu kendala di lapangan juga sangat dirasakan oleh para petugas PPL. Untuk mendata nama dan NIK petani saja para petugas PPL memerlukan waktu 1 bulan lebih satu minggu. Itupun baru mendapatkan data 81 persen.
Sementara untuk mendata luas lahan dan belum lagi alokasi pupuk yang bakal didapatkan para petani, tentu saja memerlukan waktu yang tidak sebentar. Data alokasi itupun senantiasa harus diperbarui oleh PPL setiap perubahan musim taman.
Diketahui, kata Jupari, satu PPL membawahi 4 desa. Jika dalam empat desa itu terdapat kurang lebih 3 ribu petani maka bisa dibayangkan kesulitan anggota PPL. "Saya hanya kasian pada PPL dilapangan," ujarnya.
Dia melanjutkan lamanya proses pendataan itu akan membuat mandeknya proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal petani selalu membutuhkan pupuk yang cepat. Sementara data petani yang mencapai 40 ribu orang di wilayah hutan saat ini belum terhitung dalam program ini.
"Itu nanti pendataan ya juga sangat sulit. Kalau belum ada Perpres dan juknis saya pesimis," pungkasnya.
Seperti disampaikan kepala cabang BNI 46 Kabupaten Bojonegoro Rachmat Mudji Widodo, data dari Kementerian Pertanian untuk target program kartu tani ini di wilayah Jawa Timur adalah 1,3 juta petani. Sedangkan khusus wilayah Bojonegoro sekitar 165 ribu petani. Namun, data di Disperta Bojonegoro jumlah petani ada sekitar 210 ribu orang, termasuk petani pesanggem yang menggarap lahan perhutani.
Saat ini, pihak BNI 46 sebagai bank BUMN yang memberikan fasilitas kartu tani kepada para petani tengah melakukan proses sosialisasi dan pendataan bersama pihak Disperta Bojonegoro. Para petani dimintai data nama dan NIK agar tidak ada dobel data. Sehingga kartu petani diharapkan bisa tepat sasaran.
"Kami meminta bantuan kepada setiap PPL, setiap ketua kelompok tani FC KTP dan nama ibu kandung, saat ini sudah 81 persen sekitar 134 ribu petani terdata," ujarnya.
Jika data sudah 100 persen, maka pihak BNI 46 akan mengirimkan ke pusat sehingga data itu nanti diteliti dan diseleksi betul atau tidak dengan data di Disduk dan Capil. Dari sana data itu akan kembali dikirimkan ke BNI, dan sudah terseleksi.
Mengingat sulitnya pengumpulan data luasan lahan dari masing-masing petani untuk menentukan alokasi pupuk pada setiap kartu tani, maka untuk tahap awal BNI 46 akan menargetkan data nama dan NIK petani saja. "Kita fokuskan data nama dan NIK ini, diprediksi hingga akhir Juni akan selesai," pungkasnya.
Kartu tani adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Kementerian BUMN untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Diharapkan nantinya setiap petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi melalui kios - kios dengan menggunakan kartu tani yang sudah diisi dengan alokasi pupuk bersubsidi.
Program ini diharapakan mempu menyalurkan subsidi bagi petani dengan tepat sesuai jumlah, mutu, lokasi, waktu, harga dan subyek. (pin/moha)
