Pemkab Jombang Belajar Pengelolaan Buffer Stock Pangan di Bojonegoro
Kamis, 01 September 2016 18:00 WIBOleh Heriyanto
Oleh Heriyanto
Bojonegoro Kota - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (31/08/2016) kemarin, menerima kunjungan kerja Pemkab Jombang. Rombongan Pemkab Jombang ini ingin mendapatkan masukan terkait pengelolaan buffer stock pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan informasi terkait rencana kerjasama dalam pengelolaan inflasi daerah.
Rombongan Pemkab Jombang terdiri dari unsur Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BPMPD, serta Bagian Pemerintahan.
Ninik Puji Rahayu, selaku Ketua Rombongan Pemkab Jombang, mengatakan, pihaknya menilai Kabupaten Bojonegoro telah lebih dulu melakukan upaya kerjasama antar daerah dengan menempatkan BUMDesa dengan pihak ketiga.
"Kondisi kedua daerah dirasakan hampir sama, karena seperti halnya Bojonegoro, Pemkab Jombang juga belum mempunyai BUMD khusus yang menangani agrobisnis," ujarnya.
Selain itu, Bagian Perekonomian Kabupaten Jombang juga ingin mengetahui lebih jauh kiat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bojonegoro dalam mengendalikan harga barang di daerah.
Menanggapi kunjungan kerja itu, Kabid Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Eryan Dewi Fatmawati menyampaikan bahwa tata kelola komoditas pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja.
"Semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dengan pangan harus dilibatkan termasuk BUMDesa, karena peran BUMDesa ini penting untuk mengembangkan potensi lokal termasuk potensi pertanian di tingkat desa," ungkapnya.
Dia menyebutkan, memperkuat BUMDesa sebagai buffer stock pertanian seperti yang dilakukan di BUMDesa Kedungprimpen Kecamatan Kanor, BUMDesa Bendo Kecamatan Kapas, maupun BUMDesa lainnya, perlu untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Harapannya akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah komoditas pertanian di desanya.
"Untuk itu pengembangan BUMDesa diarahkan pada pelaksanaan kemitraan baik dengan Bulog maupun dengan pihak swasta lainnya," imbuhnya.
Bentuk fasilitasi kemitraan yang telah dilaksanakan Pemkab Bojonegoro untuk BUMDesa antara lain dengan melaksanakan kesepakatan perdagangan antara PT Puspa Agro, salah satu BUMD di Provinsi Jawa Timur, untuk komoditas padi dan bawang merah. Selain itu telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan BUMDesa dengan lembaga perbankan, perguruan tinggi, dan pihak swasta lainnya dalam bentuk CSR. Serta dalam bentuk kerjasama bisnis dengan distributor pupuk, pabrik pakan ikan, ritel modern, perhotelan dan lainnya.
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa BPMPD Kabupaten Bojonegoro Masirin, menambahkan, dalam pembinaan BUMDesa dilakukan bersama BPMPD dan Bappeda. Pihak BPMPD memberikan bantuan keuangan @ Rp 25 juta kepada BUMDesa-BUMDesa yang dibina bersama Bappeda.
"Sedangkan Bappeda melaksanakan fungsi monitoring evaluating dan pembinaan langsung kepada BUMDesa dengan melibatkan 10 tenaga pendamping dan 1 koordinator pendamping untuk 51 BUMDesa pilot project di Bojonegoro," tuturnya.
Terkait pengendalian harga, Didik Hari S, Kasi Usaha dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro Didik Hari S, menyatakan, pemkab akan menggelar pasar murah untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang puasa Ramadan.
"Disperindag Bojonegoro juga telah memiliki website harga online untuk 48 komoditas yang selalu diupdate secara harian. Juga dilengkapi mekanisme early warning system untuk mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi beberapa hari secara berturut turut," ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa pengendalian harga terjadi tidak hanya ketika stok barang sedikit, melainkan juga ketika terjadi over stok melalui pasar lelang di daerah luar Bojonegoro.
Mendapat penjelasan tersebut, pihak rombongan Pemkab Jombang mengapresiasi peran SKPD dan stakeholder lainnya di Bojonegoro untuk pengendalian harga dan mengembangkan BUMDesa sebagai buffer stock di Bojonegoro.
"Ke depan, semoga kami dapat mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan dengan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, kalangan usaha, dan juga melibatkan BUMDesa," pungkas Ninik. (her/tap)
