DKP dan PKL Taman Rajekwesi, Tak Ada Lagi Kompromi
Minggu, 14 Februari 2016 11:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Kota - Masalah pedagang kaki lima (PKL) di area sekitar Taman Rajekwesi nampaknya akan terus berlanjut. Pasalnya, meski keberadaan mereka sering dianggap mengotori dan mengurangi keindahan taman oleh Pemerintah dan bahkan sering kali ditertibkan, itu tidak membuat para pedagang gentar. Mereka kukuh akan tetap bertahan berjualan di sekitar taman.
Para pedagang beralasan hanya di sanalah mata pencaharian mereka. Mereka meminta jika hari libur ( Sabtu dan Minggu) setidaknya mereka dibebaskan berjualan di area taman. "Di mana - mana kalau Sabtu dan Minggu ada kompensasi membebaskan PKL berjualan. Para penguinjung pastinya juga membutuhkan penjual seperti kami," ungkap Wiji (40) salah seorang PKL Taman Rajekwesi kepada beritabojonegoro.com (BBC), Sabtu (13/02).
Wiji mengaku hanya berjualan saat hari Sabtu dan Minggu karena pada hari tersebut pengunjung taman ramai.
Hal senada diungkapkan Gajir (50), yang sudah berjualan puluhan tahun di area yang dulunya merupakan terminal lama tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak adil dalam menyikapi masalah PKL yang ada di taman rajekwesi. "Banyak PKL di sepanjang jalan seperti Teuku Umar. Di sana tidak dilarang, kalau di sini kenapa keras sekali," kata dia kesal.
Selanjutnya para PKL tidak ingin berupaya lagi bernegosiasi dengan Pemerintah. Mereka beralasan tidak mampu berdebat dengan Pemerintah dan selalu kalah. Selain itu, menurut mereka solusi yang ditawarkan sangat tidak berpihak kepada para PKL. :”Kami sudah pesimis dengan pemerintah. Kami direlokasi ke timur pasar hewan Campurejo. Tapi dari segi letak dan lingkungan, sangat jauh berbeda dengan di sini," lanjut Gajir. Oeh karena itu PKL akan terus bertahan di area tamn rajekwesi walaupun sering ada penertiban dari satpol PP.
Sementara itu, pihak DKP menegaskan tidak akan bertoleransi lagi dengan para PKL Taman Rajekwesi. Semua proses diskusi dan solusi sudah diberikan oleh Pemerintah, namun PKL tidak menerima hal tersebut. “Mereka harusnya sadar, bertahun - tahun menempati lahan umum milik pemerintah. Kalau diberikan solusi tidak mau. Itu sudah bukan salah kami lagi," kata kepala DKP Bojonegoro Nurul Azizah saat ditemui BBC di kantornya beberapa waktu lalu.
Nurul mengaku sering menerima laporan dari masyarakat yang merasa keberadaan PKL mengurangi keindahan dan kebersihan are taman. “Bagi masyarakat yang senang akan keindahan dan kebersihan taman sering melapor ke saya," kata Nurul. (ping/moha)
