PLN Butuh 154 Juta Ton Batubara, Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Aman
Rabu, 17 Juni 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil langkah taktis dengan memberikan penugasan khusus kepada para pelaku usaha pertambangan untuk menyuplai sebanyak seratus sembilan puluh juta ton batu bara guna menjamin keandalan operasional seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap milik PT PLN Persero. Kebijakan strategis ini dipaparkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, saat menghadiri agenda Rapat Kerja bersama jajaran Komisi dua belas DPR RI pada hari Senin (16/06/2026) kemarin.
Penegasan langkah intervensi dari pemerintah ini mencuat ke publik tepat di tengah merebaknya isu miring mengenai kelangkaan stok bahan bakar fosil nasional menyusul terjadinya gelombang pemadaman aliran listrik secara bergilir yang melanda sejumlah titik di wilayah Pulau Jawa baru-baru ini.
Guna mengurai benang merah dari problematika pemadaman tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya telah menggelar rapat koordinasi maraton bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta seluruh jajaran direksi selama hampir lima setengah jam guna memastikan ketersediaan pasokan energi primer. Berdasarkan perhitungan riil di lapangan, korporasi penyedia setrum negara tersebut sebenarnya memerlukan pasokan batu bara sebanyak seratus lima puluh empat juta ton, sehingga pemenuhan kuota penugasan sengaja dinaikkan hingga menyentuh angka 190 juta ton sebagai langkah pengamanan cadangan energi.
"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta, berarti kan tinggal kurang 20 juta yang belum dikontrakkan," ucap Bahlil.
Tantangan pemenuhan ini kian dinamis lantaran pihak PLN memerlukan jenis batu bara berkalori medium dengan kualitas tinggi demi menjaga performa mesin pembangkit, sementara ketersediaan varian tersebut di alam kini jumlahnya kian menipis. Merespons situasi kritis ini, Menteri ESDM mengaku telah menerima instruksi dan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat sistem pemantauan serta akuntabilitas dalam rantai pasok pengadaan energi primer milik PLN agar terhindar dari praktik tata kelola yang tidak transparan.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," tutur Bahlil.
Sebelumnya, keluhan masyarakat mengenai gangguan pasokan listrik sempat bergaung di media sosial setelah terjadinya pemadaman berdurasi satu hingga lima jam di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga kawasan Cileungsi. Di tempat terpisah, Bahlil secara tegas menepis anggapan bahwa pemadaman tersebut bersumber dari krisis stok batu bara nasional. Dirinya memastikan bahwa skema ketetapan kuota pasar domestik atau Domestic Market Obligation masih berjalan sangat lancar dan mencukupi kebutuhan seluruh lini pembangkit nasional.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil beberapa waktu lalu.
Melalui penjelasan resmi tersebut, pemerintah meluruskan bahwa hambatan yang terjadi murni disebabkan oleh kendala teknis operasional pada beberapa unit mesin generator yang saat ini sedang dalam fase perbaikan intensif oleh tim teknis PLN. Melalui pembentukan tim pengadaan bersama instansi pengawas, pemulihan interkoneksi kelistrikan Jawa diharapkan segera normal total sekaligus menutup celah terjadinya malpraktik tata niaga komoditas energi di masa depan.
