Bojonegoro Urutan Ke-6 Kasus Perkawinan Anak di Jatim, DPRD Jatim dan Pemkab Dorong Penguatan Satgas PPKPA Hingga Desa
Senin, 31 Agustus 2026 13:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Kabupaten Bojonegoro saat ini menduduki peringkat keenam dalam kasus perkawinan anak di Jawa Timur. Kondisi ini memicu perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, yang meminta seluruh pihak memperkuat langkah pencegahan ketimbang sekadar menangani dampak.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa perkawinan anak bukan sebatas urusan administrasi, melainkan berdampak langsung pada kesiapan mental, tingkat pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak. Berlatar belakang tenaga kesehatan, ia mendorong penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA) hingga tingkat desa.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Ketika Bojonegoro masih berada di peringkat keenam kasus perkawinan anak di Jatim, berarti upaya pencegahan harus terus diperkuat. Jangan sampai kita bergerak ketika peristiwa sudah terjadi,” ujar Sri Wahyuni, Minggu (30/08/2026).
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, mengamini perlunya keterlibatan kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka perkawinan anak. Selain memperkuat fungsi Satgas PPKPA sebagai benteng pencegahan awal di lingkungan keluarga, Pemkab Bojonegoro juga tengah menyiapkan payung hukum daerah.
“Raperda terkait perlindungan anak dan kekerasan saat ini sudah proses di DPRD, tahapan selanjutnya adalah pengharmonisasian dengan Kemenkumham. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera ditindaklanjuti,” tutur Edi Susanto.
Melalui sinergi antara regulasi daerah, edukasi masyarakat, dan efektivitas kerja Satgas PPKPA di tingkat desa, diharapkan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bojonegoro dapat ditekan secara signifikan.(red/mul)
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto
