Berkunjung ke Blora, KPK Harap Tahun 2024 Nilai MCP dan SPI Kabupaten Blora Naik
Rabu, 14 Agustus 2024 14:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Tim Satgas dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), ada Selasa (13/08/20224), menggelar rapat koordinasi pemantauan implementasi pencegahan korupsi di Kabupaten Blora.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan Setda Blora dan dihadiri komisioner KPK RI yang hadir antara lain Maruli Tua, Yuli Kamalia, dan Fatia Rahmah.
Sementara dari Pemkab Blora dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Sekda, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, seluruh Direktur RSUD, Kepala Bagian di Setda Blora.
Sejumlah agenda penting dibahas di rapat koordinasi pemantauan implementasi pencegahan korupsi itu di antaranya progres Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Blora, tindak lanjut rencana aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Blora, tindak lanjut penertiban dan pengamanan aset, serta tindak lanjut temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Maruli Tua, nilai MCP Kabupaten Blora untuk tahun 2023 tercatat sebesar 81,65. Sementara itu, di tahun 2022, mencapai 90. Dia berharap nilai MCP tersebut bisa meningkat menjadi 92 atau 93 di tahun 2024. Sedangkan nilai SPI Kabupaten Blora pada tahun 2024 berada pada angka 77,6. Maruli berharap agar tahun depan SPI tersebut dapat meningkat hingga mencapai area terjaga di atas 78.
“Untuk MCP dan SPI ini di Kabupaten Blora ada perbedaan. Untuk MCP dari tahun 2022 ke 2023 menurun, tetapi kalau SPI naik. Kami harapkan untuk MCP tahun ini bisa naik ke 92 atau 93. Sementara itu, nilai SPI cukup bagus, yakni tahun 2022 ke 2023 kemarin naik dari 72 ke 77,6. Kami berharap tren kenaikan ini tetap bertahan. Kami mohon Wakil Bupati Blora untuk kawal supaya SPI naik ke 78 hingga 80. Kami yakin itu bisa,'' kata Maruli Tua.
“Terkait sertifikasi aset Blora bagus. Dari ribuan bidang aset yang ada, tinggal total 31 aset yang belum bersertifikat . Kami harapkan tahun ini bisa diselesaikan, sehingga Blora menjadi salah satu Pemda yang asetnya sudah bersertifikasi 100 persen.'' tuturnya.
Maruli mengungkapkan bahwa temuan BPK di Kabupaten Blora yang dinilai memiliki keterkaitan terhadap MCP. Menurutnya, nilai MCP yang baik akan mencerminkan optimalisasi pencegahan korupsi di suatu daerah.
''Kenapa kami dorong temuan BPK, karena yang menjadi temuan BPK itu adalah yang dijagain KPK di MCP. Sebetulnya kalau MCP-nya optimal, temuan-temuan tadi bisa diminimalisir.” kata Maruli.
“Tindak Lanjut temuan BPK sudah 96,38 persen. Angka ini sudah diatas rata-rata,'' kata Irfan Agustian Iswandaru.
“Kepada Kepala Perangkat Daerah, saya minta agar dapat mempedomani masukan dan saran yang diberikan oleh KPK RI dari hasil Monev hari ini,” tutur Mbak Etik, panggilan akrab Wabup Tri Yuli.
“Saya mencatat ini juga merupakan early Warning, atau peringatan awal bagi kita semua terkait upaya-upaya yang disampaikan oleh KPK pada pencegahan korupsi,” kata Sekda Komang Gede Irawadi. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.md.jpg)
