Komisi A Usulkan Sumur Tua Wonocolo Dikelola BUMDes

Senin, 09 Januari 2017 07:00 WIBOleh Heriyanto

Oleh Heriyanto 

Bojonegoro - Kontrak pengelolaan minyak sumur tua di Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro yang dikelola oleh paguyuban selesai akhir tahun 2016. Pengelolaan sumur tua itu kini akan dikembalikan pada Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan berharap pengelolaan sumur minyak tua tersebut bisa dikelola oleh BUMDesa. Alasannya, kata dia, legalitas hukum sudah jelas dan akan berdampak secara maksimal terhadap pemasukan desa. "Payung hukum untuk pengelolaan lebih jelas," ujarnya.

Dalam Permen Nomor 1 tahun 2008 itu disebutkan bahwa pengelolaan sumur tua dilakukan oleh BUMD atau KUD. Namun, sesuai hasil evaluasi yang dilakukan Komisi A selama pengelolaan itu dilakukan oleh KUD desa tidak memiliki pemasukan dari pengelolaan sumur tua secara maksimal. "Perputaran ekonomi desa juga harus berjalan," terangnya.

Wacana pengelolaan sumur tua kepada BUMDes itu disampaikan Komisi A saat melakukan rapat bersama dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan SKK Migas di ruang Paripurna DPRD Bojonegoro pada 27 Desember 2016 lalu. "Sekarang wacana itu masih menjadi pertimbangan pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina EP Asset 4 Field Cepu," terangnya.

Sementara Field Manager Pertamina EP Asset 4 Cepu, Agus Amperianto mengungkapkan, dua paguyuban yang sebelumnya mengelola sumur tua tidak diperpanjang kontraknya. Pihaknya berharap pengelolaan sumur tua nantinya tidak menyalahi aturan Permen Nomor 1 tahun 2008 yang diantaranya pengelolaan diserahkan kepada KUD maupun BUMD. 

"Tapi apabila Bupati merekomendasikan apapun bentuk BUMDnya, maka Pertamina akan mempelajarinya dulu untuk persetujuan SKK Migas dan Ditjen Migas," terangnya. (her/kik)