Sambut HUT ke-81 Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah Bebaskan Denda PKB dan Beri Keringanan Bagi Buruh hingga Ojol
Sabtu, 03 Oktober 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Menyambut Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan kebijakan pembebasan dan pengurangan pajak daerah bagi masyarakat. Program insentif pajak ini berlangsung selama dua bulan penuh, mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa stimulus fiskal ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi warga sekaligus memacu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, momen ini difungsikan untuk validasi dan penertiban basis data kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya unit yang berpindah tangan.
"Kebijakan pembebasan pajak daerah ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak dan penertiban data kepemilikan kendaraan," tegas Khofifah saat meninjau Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim.
Payung hukum kebijakan insentif ini tertuang resmi dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/570/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap Kedua.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim menghadirkan skema pemutihan yang tergolong lengkap. Meliputi pembebasan sanksi administratif (denda) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembebasan bea balik nama kedua (BBNKB II) dan seterusnya, serta pembebasan pengenaan tarif PKB progresif.
Khusus segmen rentan dan pekerja lapis bawah, Pemprov Jatim memberikan pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 20 persen bagi pemilik sepeda motor roda dua yang berprofesi sebagai buruh.
Sementara itu, keringanan ekstra berupa pembebasan total (100 persen) tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya diberikan khusus bagi pemilik motor roda dua yang terdaftar dalam data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) maupun DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), pengemudi ojek online (ojol), serta armada kendaraan roda tiga.
Masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkan kemudahan bertransaksi ini di seluruh Kantor Bersama Samsat, Samsat Keliling, Samsat Jempol, hingga ATM Samsat QRIS di fasilitas umum. Layanan juga diperluas melalui Kantor Pos, gerai minimarket modern, serta berbagai kanal aplikasi pembayaran digital.
Pemprov Jawa Timur berharap program kemanusiaan ini dapat disambut antusias oleh wajib pajak demi mewujudkan pemutakhiran data kendaraan yang tertib dan transparan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto
