Pengurus MUI Jawa Timur Resmi Dikukuhkan, Fokus Dakwah Digital dan Kesehatan Mental Masyarakat
Senin, 13 Juli 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur resmi mengukuhkan kepengurusan baru masa khidmat 2025–2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/07/2026). Prosesi pengukuhan ini mencakup seluruh instrumen organisasi, mulai dari pengurus harian, komisi, lembaga, hingga badan strategis.
Momentum ini sekaligus menegaskan posisi strategis MUI Jawa Timur sebagai mitra pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan modern. Fokus utama kepengurusan periode ini diarahkan pada respons derasnya arus informasi digital, problematika kesehatan mental, serta penguatan sinergi antara ulama dan umara (pemimpin pemerintahan).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur, menyoroti urgensi kehadiran konten keislaman yang otoritatif di ruang siber. Berdasarkan data sosiologis, sekitar 60 persen pengguna media sosial aktif mencari konten keagamaan. Realitas ini dinilai sebagai peluang sekaligus tanggung jawab besar bagi MUI.
"Ruang digital hari ini menjadi arena baru dakwah. MUI harus hadir mengisi ruang itu dengan konten-konten keislaman yang mencerahkan, karena masyarakat memang membutuhkannya," ujar Khofifah dalam sambutannya.
Selain digitalisasi, Khofifah juga mengingatkan dampak sosial media sosial yang memicu fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baru. Fenomena ini membutuhkan pendampingan komprehensif, baik dari aspek psikologis maupun spiritual. Menurutnya, MUI kini dituntut melampaui peran konvensional penentuan fatwa dengan merambah penanganan isu kesehatan mental.
"Kita menghadapi berbagai persoalan mental health, kesepian, kecemasan hingga disorientasi sosial. Di sinilah dakwah yang menenangkan dan memberi harapan menjadi sangat penting," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar menggarisbawahi pentingnya merawat keharmonisan hubungan ulama dan umara. Pola sinergi positif yang telah mengakar di Jawa Timur diharapkan menjadi barometer nasional dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
Ketua Umum MUI Jawa Timur terpilih, Prof. Dr. K.H. Abd. Halim Soebahar, M.A., menegaskan bahwa penguatan dakwah siber dan akselerasi respons sosial menjadi agenda prioritasnya. Seluruh jajaran pengurus dipastikan telah melewati fase konsolidasi ideologis mengenai wawasan ke-MUI-an dan prinsip Wasathiyatul Islam (Islam moderat) sesuai garis Taujihat Surabaya.
Prof. Halim juga memberikan atensi khusus terhadap ancaman narkotika gaya baru, seperti penyalahgunaan zat terlarang melalui rokok elektronik yang kian marak. Ia memastikan keputusan hukum atau fatwa yang dikeluarkan MUI ke depan akan selalu berpijak pada integrasi teks keagamaan dan riset ilmiah empiris bersama para pakar.
Struktur kepengurusan MUI Jatim periode ini mengombinasikan multisubjek, mulai dari ulama, akademisi, profesional, tenaga kesehatan, hingga birokrat. Di lini Dewan Pertimbangan, Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Ketua Dr. H. Emil Elestianto Dardak dan dr. K.H. Muhammad Haris, M.Kes., serta Sekretaris Dr. H. Abdul Aziz Wahab, M.Ag.
Sedangkan pada jajaran pengurus harian, Prof. Dr. K.H. Abd. Halim Soebahar, M.A., resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum menggantikan K.H. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M. Kepemimpinan ini ditopang oleh tiga Wakil Ketua Umum, yakni Prof. Akh. Muzakki, Prof. Dr. K.H. Thohir Luth, dan KH Abdullah Arifin, dengan Sekretaris Umum Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si., serta Bendahara Umum H. Rasidi.
Melalui formasi ini, MUI Jawa Timur diharapkan mampu bertransformasi menjadi motor literasi digital, benteng ketahanan keluarga, sekaligus katalisator terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang religius, harmonis, dan berdaya saing global. (red/mul)
Editor: Mulyanto
